KUTACANE WASPADA INDONESIA | – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara meminta satuan pendidikan SD dan SMP untuk dapat mengelola dana bantuan Operasional Siswa (BOS) sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan (Permendikbud).
Terkait sistim kelola dana Bos disampaikan Kasubag Perencanaan Keuangan dan BMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, Sabudin saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya.
Sabudin mengatakan agar didalam penggunaan dana BOS satuan pendidikan harus menggunakan nya sesuai dengan kebutuhan sekolah misalnya untuk rehabilitasi ringan, pembelian ATK, dll dengan mengedepankan prinsip transparansi dalam penggunaan dan pelaporan. Pengelolaan dana BOS secara baik memudahkan satuan pendidikan dalam mempertanggung jawabkan dana tersebut kepada pemerintah.
“Laporan penggunaan dana BOS wajib diumumkan di papan pengumuman sekolah. Tujuannya agar laporan peruntukan atau penggunaan dana BOS dapat diketahui oleh siswa, guru, orang tua,komite sekolah dan masyarakat,” sebutnya.
Sabudin menyampaikan lebih kurang sebanyak 262 satuan pendidikan setingkat Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Aceh Tenggara telah menerima realisasi penyaluran pembayaran dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama Tahun 2025.
“Untuk penyaluran dana bos tahap pertama sebanyak 181 satuan pendidikan tingkat SD dan 81 satuan pendidikan tingkat SMP yang telah terealisasi pada 22 Januari 2025 lalu.
Sabudin menjelaskan untuk realisasi pembayaran dana BOS tahap pertama kepada 262 satuan pendidikan di Aceh Tenggara tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang penyalurannya dilakukan oleh kementrian melalui KPPN langsung ke rekening sekolah tidak melalui pemerintah daerah.
“Kami berkali kali menegaskan kepada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP untuk pengelolaan dana BOS harus sesuai juknis Permendikbud nomor 63 Tahun 2023,”tegasnya.
(Laporan Salihan Beruh)
