Aceh Tenggara — Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengambil langkah cepat untuk mengisi kekosongan kursi Inspektur yang kosong setelah pejabat sebelumnya, Abd Kariman, memasuki masa pensiun. Pada Kamis (30/4) siang, Bupati HM Salim Fakhry, SE, MM secara resmi menunjuk Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi, Zul Fahmy, S.Sos, sebagai Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara. Surat penugasan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Yusrizal, ST, MT, didampingi Plt Asisten III, Kepala BKPSDM, dan sejumlah pejabat struktural lainnya di ruang rapat utama bupati.
Penunjukan langsung nakhoda sementara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kesinambungan fungsi pengawasan serta pelayanan publik. Inspektorat merupakan lembaga vital yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, memastikan setiap proses berjalan sesuai koridor hukum, serta mengawal berbagai program pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai peruntukan. Dalam suasana transisi, keberadaan pelaksana tugas pada posisi ini menjadi penentu stabilitas dan kelancaran tata kelola pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Daerah Yusrizal menegaskan penunjukan ini bukan semata-mata soal administratif, melainkan langkah strategis agar tidak terjadi kevakuman dalam pengambilan keputusan. Pengalaman Zul Fahmy yang telah menempati beberapa posisi penting dinilai cukup mumpuni untuk menjaga ritme kinerja Inspektorat hingga terpilihnya pejabat definitif. Ia pun dituntut mampu segera beradaptasi dengan paket tugas baru, terutama dalam menjaga komunikasi, koordinasi, dan profesionalisme di lingkungan kerja yang baru. “Kami berharap pejabat yang telah diberikan kepercayaan oleh Pak Bupati agar segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang telah diberikan serta menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik di internal dinas,” ujar Yusrizal dalam kesempatan tersebut.
Penyerahan SK penunjukan berlangsung dalam suasana penuh harap di tengah sorotan publik terhadap kestabilan birokrasi dan pentingnya pengawasan yang optimal. Berbagai kalangan memandang pengisian jabatan strategis di tubuh pengawasan ini harus diikuti penguatan peran serta peningkatan kualitas layanan. Terlebih, dinamika di lapangan menunjukkan kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks, baik terkait pengelolaan anggaran, monitoring program pemerintahan, hingga upaya pencegahan penyimpangan dan korupsi yang masih menjadi tantangan bersama.
Zul Fahmy, sebagai figur yang telah lama berkecimpung di ranah birokrasi Aceh Tenggara, memiliki bekal pengalaman dalam pengelolaan organisasi pemerintahan, terlebih selama menjabat di sektor pemberdayaan koperasi dan UKM. Pengetahuannya tentang birokrasi dan dinamika internal pemerintahan diharapkan mampu menjawab kebutuhan organisasi yang kini dipimpinnya. Ia juga didorong untuk memperkuat sinergi lintas bidang, menjaga profesionalisme aparat pengawasan dan meningkatkan efektivitas evaluasi program daerah, terutama pada agenda-agenda prioritas pembangunan.
Penunjukan Plt Inspektur ini menjadi jaminan bahwa pelayanan publik, perumusan kebijakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran berjalan tanpa hambatan. Pemerintah setempat juga ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa proses kaderisasi dan pengisian jabatan berlangsung secara transparan dan sesuai prosedur. Bagi pegawai dan jajaran di lingkungan Pemkab Aceh Tenggara, kehadiran pemimpin baru memberi kepastian atas keberlanjutan kinerja, sekaligus menjaga ritme pelayanan masyarakat tetap optimal di tengah tahun anggaran berjalan.
Dengan mandat yang telah diberikan, Zul Fahmy kini memikul harapan besar masyarakat dan pemerintahan Aceh Tenggara. Transformasi di tubuh Inspektorat diharapkan membawa semangat baru untuk menegaskan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Jabatan ini tidak hanya soal pengawasan administratif, tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan kepercayaan dan rasa aman bagi publik melalui pengelolaan pemerintahan yang baik. Di akhir, penunjukan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kepemimpinan sekaligus memastikan proses pengawasan di Aceh Tenggara berjalan tanpa celah, demi keberlanjutan pembangunan serta kepercayaan masyarakat yang terus dijaga.
Laporan : Salihan Beruh
