Aceh Singkil — Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari kalangan perempuan milenial Aceh Singkil. Silvana Bayu berpandangan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas skema pengelolaannya hingga melibatkan kantin-kantin sekolah.
Menurut Silvana, MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan generasi muda. Karena itu, setiap kebijakan terkait pelaksanaannya harus benar-benar mempertimbangkan kualitas makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, efektivitas distribusi hingga kemampuan pihak yang nantinya diberi tanggung jawab.
“MBG adalah program yang sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Tetapi program yang baik juga harus terus dievaluasi. Jangan sampai karena ingin mencari pola yang dianggap lebih praktis, justru muncul beban dan persoalan baru di lingkungan sekolah,” ujar Silvana Bayu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan MBG masih perlu diperkuat dan dibenahi. Apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan, menurutnya, evaluasi seharusnya menjadi langkah utama sebelum pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah pola distribusi.
“Kalau memang ada kekurangan pada SPPG, mari diperbaiki. Tata kelolanya dievaluasi, pengawasannya diperkuat dan kualitas makanannya ditingkatkan. Tidak harus setiap persoalan langsung dijawab dengan menambah pelaksana baru,” katanya.
Jangan Bebani Kantin Sekolah
Silvana secara khusus menyoroti wacana pelibatan kantin sekolah. Menurutnya, kantin memiliki fungsi penting dalam lingkungan pendidikan dan jangan sampai dibebani tanggung jawab tambahan yang berada di luar kesiapan mereka.
“Jangan sampai kantin sekolah yang selama ini menjalankan fungsi sederhana untuk memenuhi kebutuhan siswa kemudian dibebani dengan standar produksi, pengadaan, distribusi dan administrasi MBG yang cukup kompleks,” ujarnya.
Menurut Silvana, tidak semua kantin sekolah memiliki fasilitas, tenaga kerja, modal maupun kemampuan produksi yang sama. Karena itu, apabila pemerintah memang mempertimbangkan keterlibatan kantin, harus ada kajian dan standar yang jelas.
“Kalau ada kantin yang memang mampu dan memenuhi standar, tentu bisa dikaji. Tetapi jangan dibuat seolah-olah semua kantin harus siap menjalankan program sebesar MBG. Kemampuan setiap sekolah dan kantin berbeda,” katanya.
Kualitas dan Pengawasan Harus Menjadi Prioritas
Perempuan milenial Aceh Singkil tersebut juga mengingatkan agar pembahasan mengenai skema MBG tidak hanya berorientasi pada efisiensi distribusi.
Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap makanan yang diterima siswa memenuhi standar gizi dan keamanan pangan serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pengelolaan anggaran.
“Anak-anak bukan sekadar penerima makanan. Mereka adalah generasi yang sedang tumbuh. Jadi yang harus kita pastikan adalah kualitas gizinya, kebersihannya, keamanan makanannya dan manfaatnya bagi kesehatan mereka,” ungkap Silvana.
Ia juga menilai sistem pengawasan harus diperkuat seiring dengan perkembangan program. Jangan sampai semakin banyak pihak yang terlibat justru membuat pengawasan semakin rumit.
“Semakin banyak titik pelaksana, tentu semakin besar pula kebutuhan pengawasan. Jangan sampai niatnya ingin memperbaiki pelayanan, tetapi kemudian muncul persoalan baru dalam pengadaan, kualitas makanan ataupun pertanggungjawaban anggaran,” katanya.
Milenial Mendorong MBG Lebih Transparan dan Berkualitas
Silvana berharap pemerintah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat, orang tua, sekolah dan generasi muda untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan MBG.
Menurutnya, generasi milenial tidak hanya ingin melihat program pemerintah berjalan secara administratif, tetapi juga ingin memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Generasi muda tentu mendukung program yang berpihak kepada anak-anak dan masa depan bangsa. Tetapi dukungan itu juga harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi. Kritik bukan berarti menolak program, justru bagian dari upaya menjaga agar program tetap berada di jalur yang benar,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah tidak tergesa-gesa mengubah pola pelaksanaan MBG sebelum melakukan kajian yang komprehensif.
“Evaluasi dulu, perbaiki yang masih kurang, kemudian tentukan pola terbaik. Jangan sampai kantin sekolah justru mendapat beban baru, sementara persoalan utama dalam tata kelola MBG belum selesai,” pungkas Silvana Bayu.
Menurutnya, keberhasilan MBG pada akhirnya harus diukur dari kualitas gizi yang diterima anak-anak, keamanan makanan, efektivitas program, transparansi anggaran serta manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dari banyaknya pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaannya.(*)
