ACEH TENGGARA — Fraksi Hanura Perjuangan Bangsa di DPRK Aceh Tenggara menyatakan sikap menerima dan menyetujui Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi qanun, Jumat (25/9/2026). Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting agar pengelolaan anggaran daerah semakin akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pernyataan sikap itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Hanura Perjuangan Bangsa, M. Mufty Desky, dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi di Gedung DPRK Aceh Tenggara. Menurut Mufty, perubahan APBK merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sekaligus bentuk pengawasan DPRK demi memastikan kebijakan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
“Proses perubahan APBK ini harus memastikan setiap kebijakan yang dituangkan benar-benar relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan,” kata Mufty Desky.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Hanura juga menyoroti sejumlah isu, mulai dari pentingnya program pengurangan ketimpangan sosial, pengangguran, hingga kelangkaan BBM, pupuk, dan gas bersubsidi. Fraksi menekankan perlunya langkah konkret melalui program yang tepat sasaran untuk menangani persoalan-persoalan tersebut.
Selain itu, Fraksi Hanura meminta pemanfaatan mobil dinas di kecamatan harus dilakukan secara transparan, termasuk penambahan stiker atau penanda agar kendaraan dinas digunakan sesuai fungsi pelayanan masyarakat. Permasalahan pengaktifan pos damkar di sejumlah kecamatan juga menjadi perhatian. Fraksi menilai armada damkar yang tersedia harus selalu siaga dengan memastikan ketersediaan air sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Setelah melalui pembahasan intensif di internal fraksi, Fraksi Hanura Perjuangan Bangsa secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Qanun Perubahan APBK 2026 dengan harapan seluruh catatan evaluasi dari gubernur Aceh juga menjadi bagian yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Fraksi Hanura mengajak seluruh unsur pemerintah dan DPRK untuk bersama-sama membangun Aceh Tenggara ke arah yang lebih baik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Laporan : Salihan Beruh
