Hasto Kristiyanto Persoalkan Food Estate,PMPHI: Apakah Jokowi Bukan Petugas Partai dari PDIP Lagi?

Redaksi Medan

- Redaksi

Senin, 21 Agustus 2023 - 00:44 WIB

50123 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA

Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat mengatakan, masalah Food Estate yang dipersoalkan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai bagian dari kejahatan lingkungan, sudah menjadi pusat perhatian.

“Masalah Food Estate ini bertambah menarik karena dikritik oleh Sekjen PDIP. Kritikan ini membawa kesan bahwa Presiden Jokowi seakan bukan petugas partai PDIP lagi. Yang kita ketahui, PDIP menyebutkan Presiden Jokowi sebagai petugas partai,” ujar Gandi Parapat kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gandi mengaku tidak meragukan kritikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mempersoalkan masalah program Food Estate yang notabene dikerjakan pemeritahan Presiden Jokowi guna mengantisipasi krisis pangan di Tanah Air.

Baca Juga :  Hasan Basri caleg DPRA Partai PAN diproyeksi lolos,Hasil hitung C1 sudah 21000 ribu Suara

“Apa yang disampaikan Sekjen PDIP tersebut merupakan bentuk konsistensi PDIP dalam membela wong cilik. Kritikan Hasto ini patut untuk diapresiasi. Namun, hal yang menjadi pertanyaan, apakah kritikan itu sekaligus memberikan penegasan bahwa Presiden Jokowi bukan sebagai petugas partai dari PDIP lagi? Ketegasan PDIP ini paling dinantikan publik,” ungkap Gandi.

Menurut Gandi, PDIP tidak membuka aib sendiri ketika mengungkit masalah proyek Food Estate tersebut. Kritikan tersebut justru untuk membela kepentingan wong cilik, khususnya masyarakat petani yang dilibatkan untuk mengelola food estate tersebut. Kegagalan dari proyek food estate oleh pemerintahan ini justru menjadi pertanyaan.

“Kita mengapresiasi sorotan dan kritikan membangun oleh PDIP tersebut. PMPHI menyarankan PDIP melalui petugas partainya tidak hanya sekedar memprotes namun bersedia membuat laporan ke aparat penegak hukum terkait kerugian negara maupun kerusakan lingkungan yang dituding sebagai bagian dari kejahatan lingkungan,” jelasnya.

Baca Juga :  Seorang Aktifis Sosial Rahmad Maulizar Siap Bertarung Untuk Calon DPD - RI 2024 Mendatang.

Disebutkan Gandi, masyarakat akan memberikan dukungan terhadap Hasto maupun PDIP untuk mengungkap kasus yang dimaksud. Dukungan masyarakat terhadap partai besutan Megawati Soekarnoputri ini dipastikan akan semakin bertambah besar dalam menyambut Pemilu 2024 mendatang.

“Ketegasan PDIP terkait masalah proyek Food Estate ini sangat dinantikan masyarakat. Ini merupakan pintu masuk bagi Polri, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki kebenaran yang disampaikan Sekjen PDIP ke publik. Masyarakat menantikan masalah ini agar dibuka terang benderang,” sebut Gandi.(nia)

Berita Terkait

Politisi Muda PDI-P Rizki Julianda Anggota DPRK Nagan Raya Salurkan Paket Meugang.
Menjelang Ha 3 Pencoblosan Panwaslih Nagan Raya Melakukan Patroli Keliling
Tokoh Muda Nasional Jamaluddin Idham Anggota DPR RI Jika Pasangan JOZ Menang Pupuk Gratis Untuk Petani.
Polres Nagan Raya Melaksanakan Pengecekan Peralatan dalam Rangka Pengamanan Pilkada
Panwaslih Nagan Raya Ingatkan Para Paslon Dan Timses Tertibkan APK
Tertib Jalan Tahapan Kampanye Pilkada di Nagan Raya, Panwaslih Gelar Rakor Bersama Instansi
Bang Joni Bersama Apa Genseng Hiburkan Ribuan Tim JOZ. Di Kota Jeuram
Panwaslih Nagan Raya Lakukan Pengawasan Proses Produksi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Berita Terkait

Jumat, 28 Maret 2025 - 04:17 WIB

Dihadiri Bupati Karo Tim Penggerak PKK Kab.karo tahun 2025 Dilantik Langsung Oleh Ketua Tim Pembina PKK Kab. Karo Nyonya Roswitha Antonius Ginting

Kamis, 27 Maret 2025 - 00:47 WIB

Pelantikan DPK IKAPTK Kabupaten Karo Periode 2025-2030 Dihadiri Wakil Bupati Karo

Kamis, 27 Maret 2025 - 00:34 WIB

Bupati Karo Serahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun 2024 ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Rabu, 26 Maret 2025 - 10:22 WIB

Relokasi Pool Tenaga Kerja Informal Simpang Tiga Laudah Untuk Mengurangi Kemacetan di Daerah Laudah

Rabu, 26 Maret 2025 - 05:36 WIB

Bupati Karo Pimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Karo

Rabu, 26 Maret 2025 - 05:29 WIB

Perkuat Sinergi Pembangunan Bupati Karo Melakukan Kunjungan ke Pabrik AQUA Berastagi

Selasa, 25 Maret 2025 - 09:32 WIB

Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 Pemerintah Daerah Harus Proaktif Menjaga Stabilitas Harga dan Pastikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Senin, 24 Maret 2025 - 17:53 WIB

Badan Anggaran DPRD Dan TAPD Provinsi Sumatera Utara Berkunjung Ke Kabupaten Karo

Berita Terbaru