ACEH TENGGARA — Pernyataan yang dilontarkan Amas Muda terkait penanganan bencana dan gaya kepemimpinan di Aceh Tenggara menuai tanggapan tajam dari Ketua Lembaga Peta Aceh Tenggara, Nawi Sekedang. Ia menilai pernyataan yang menyebut krisis demokrasi di Aceh Tenggara serta tudingan terhadap Bupati setempat sebagai pemimpin yang tuli dan otoriter tak berdasar dan tidak mencerminkan situasi lapangan yang sebenarnya.
Nawi menilai, pernyataan tersebut jauh dari sikap ideal seorang mahasiswa, apalagi datang dari organisasi kemahasiswaan yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai objektif, beretika, dan berlandaskan fakta. Ia mempertanyakan dasar dari tudingan yang dilontarkan Amas Muda yang menyebutkan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh Tenggara tahun lalu sebagai bencana paling dahsyat karena dipimpin oleh kepala daerah yang disebutnya otoriter.
“Kemana kamu selama ini, Amas Muda, sehingga bisa seenaknya saja berbicara tidak sesuai fakta dan tidak beretika? Sejatinya mahasiswa itu menjadi teladan dalam menyampaikan pendapat, bukan malah menyulut kegaduhan tanpa dasar,” ujar Nawi Sekedang saat dimintai tanggapan oleh wartawan pada Jumat (2/1/2026).
Menurut Nawi, kritik seharusnya disampaikan secara proporsional dan dibarengi dengan saran konstruktif. Ia mengaku dirinya juga pernah melayangkan kritik terhadap kebijakan tertentu di Aceh Tenggara, namun selalu disertai dengan masukan membangun, bukan sekadar menyudutkan tanpa landasan.
“Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya pun tak sedikit mengkritik kebijakan pemimpin ketika saya nilai tidak tepat. Tetapi tetap saya barengi dengan saran dan jalan keluar. Kritik yang tidak membangun hanya akan menambah beban dan memecah perhatian kita, apalagi di tengah situasi darurat seperti sekarang,” ungkapnya.
Nawi juga memaparkan bahwa penanganan pascabencana oleh Pemerintah Aceh Tenggara sejauh ini dinilai sudah sangat optimal. Ia menyebut Bupati Aceh Tenggara dan jajarannya bekerja tanpa kenal waktu, langsung turun ke lapangan sejak awal banjir melanda, serta melakukan berbagai upaya penanganan tanpa menunda-nunda. Mulai dari evakuasi warga, pendistribusian bantuan, hingga koordinasi lintas sektor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi provinsi, dan pemerintah pusat.
“Sejak musibah banjir menerpa, beliau dan jajarannya langsung berjibaku di lapangan. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka berpanas-panasan dan berhujan-hujanan mendatangi warga, berkumpul di tenda pengungsian, mendengar keluhan masyarakat tanpa sekat dan tanpa protokoler berlebihan,” kata Nawi menegaskan.
Ia juga menilai, berbagai dokumentasi dan pemberitaan dari media massa telah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana. Langkah-langkah percepatan perbaikan infrastruktur, penguatan logistik kemanusiaan, dan koordinasi bersama lembaga-lembaga kemanusiaan merupakan bagian dari bukti nyata kerja pemerintah. Hal itu, menurutnya, tidak bisa disangkal hanya dengan opini pribadi yang tidak berpijak pada data.
“Kalau semua yang sudah dilakukan masih dianggap sebagai bentuk keacuhan atau otoritarianisme, saya kira itu pemikiran yang keliru dan tidak adil. Kita berada dalam situasi serius, menuntut kebersamaan, bukan saling menyalahkan,” tukasnya.
Di tengah masa pemulihan yang penuh tantangan, Nawi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan organisasi masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dari menyebarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan, apalagi di saat masyarakat masih berduka atas dampak bencana yang masih terasa di berbagai wilayah.
“Masyarakat Aceh Tenggara sedang dalam kesulitan. Mari kita bersikap dewasa, kritis boleh, tetapi tetap dilandasi etika dan fakta. Jangan karena satu pernyataan, kita mengabaikan kerja keras banyak orang yang sejak awal sudah melibatkan diri membantu masyarakat yang terdampak,” ujar Nawi Sekedang.
Ia juga menambahkan bahwa harmonisasi dan ketenangan sosial di saat seperti ini sangat penting dijaga, agar proses pemulihan dapat berjalan lancar dan semua upaya penanganan bencana bisa tetap difokuskan pada kebutuhan korban di lapangan.
Laporan : Salihan Beruh




































