JAKARTA – Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (APTIKIS) Indonesia gelar Rembuk Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dan Rapat Kerja Nasional KE-II APTIKIS Indonesia Tahun 2024 yang berlangsung 16-18 Desember di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Ketua Umum APTIKIS Indonesia Dr Maslim Halimin menyebutkan bahwa, kegiatan tersebut diharapkan dapat menginventarisasi seluruh permasalahan PTKIS sehingga menghasilkan dan menyongsong kemajuan PTKIS diseluruh Indonesia.
“Ada beberapa kategori masalah yang dihadapi PTKIS, seperti sertifikasi dosen yang tidak terbayarkan sampai beberapa kali, persoalan kenaikan pangkat apalagi naik menjadi guru besar, ini harus dicari persoalannya dan dipikirkan solusi terbaik,” ungkap Maslim Halimin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam gelar kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Menteri Agama Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA, Direktur Diktis Kemenag RI Prof Dr H Ahmad Zainul Hamdi MAg dan Wakil Presiden Asian Islamic University Assosiciation (AIUA) Prof Dr Sukree Langputeh.
Dihadapan Menteri Agama, sejumlah perwakilan Perguruan Tinggi (PT) dari setiap Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) ikut menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi pada masing-masing daerah, mulai dari perihal akreditasi PT dan Program Studi (Prodi), dosen dan Sumber Daya Manusia (SDM) sampai dengan tantangan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Atas sejumlah laporan tersebut, Menag RI ikut merespon semua keluhan PTKIS yang disampaikan pada forum rembuk dan Rekernas ke-II APTIKIS.
“Kami siap meperjuangkan nasib PTKIS melalui perubahan Undang-Undang (UU) yang berpihak pada PTKIS,” jelas Nasaruddin.
Sebagai tindak lanjut, sebut Nasaruddin, pasca rembuk nasional ini perlu pembentukan tim khusus untuk menginventaris dan meneruskan hasil diskusi ini kepihak-pihak terkait, khususnya kepada Komisi X DPR RI.
Rektor IAI Almuslim Aceh Dr Nazaruddin MA yang juga hadir dalam kegiatan APTIKIS ini mengatakan, beberapa permasalahan yang mendasar terkait PTKIS saat ini kecilnya kuota KIP yang didapatkan oleh kampus dan tentunya berefek juga pada kondisi mahasiswa.
“Kouta beasiswa KIP di PTKIS masih menjadi sorotan penting dibandingkan dengan kampus-kampus negeri yang angkanya bisa mencapai ratusan hingga ribuan, ini juga menjadi kesenjangan bagi kampus swasta dan ikut mempengaruhi jumlah mahasiswa dan akreditasi nantinya,” ujar Nazaruddin.
Peran Kopertais di daerah, tambah Nazaruddin, harus lebih kuat dan dinamis karena perannya tidak hanya pelayanan terkait pelayanan administrasi BKD dan monev.
“Saat ini ini posisi Kopertais harus bisa memikirkan nasib PTKIS termasuk hal yang berkaitan dengan kinerja dan penunjang bagi dosen agar bisa berperan aktif, khususnya untuk naik pangkat atau jabatan serta memberikan layanan secara menyeluruh,” sebut Nazaruddin yang juga Wakil Ketua Bidang Akreditasi dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi APTIKIS.
