Pemkab Karo Bersama Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Gelar Rakor dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi pada Area dan Sektor Prioritas MCSP Tahun 2025

Umum Natanael S Milala

- Redaksi

Rabu, 29 Oktober 2025 - 12:44 WIB

50430 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Karo || Waspada Indonesia

Bertempat di Aula Kantor Bupati Karo, Selasa (28/10/25). Pemkab Karo bersama Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi pada Area dan Sektor Prioritas MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) Tahun 2025

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., Asisten Administrasi Umum Sekda Karo, Mulianta Tarigan, S.Sos., Inspektur Daerah Kab. Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si., serta perwakilan KPK RI yaitu Renta Marito selaku PIC Kab.Karo Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, bersama Thahira Marwah dan Fidina Salma Amalia, anggota Tim Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.

Baca Juga :  Antisipasi Meningkatnya Angka Kejahatan Polres Tanah Karo Adakan Razia Gabungan Dua Orang Bersajam dan 36 Unit Sepeda Motor Diamankan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan dukungan penuh terhadap Program MCSP yang berfokus pada delapan area intervensi pencegahan korupsi.
“Pemkab Karo berkomitmen melaksanakan upaya pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang unggul,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama dan pencegahannya harus dilakukan di semua bidang dan tingkatan. Berdasarkan data sementara, nilai MCSP Kabupaten Karo baru mencapai 44,4, sehingga Bupati meminta seluruh perangkat daerah segera melengkapi dokumen sebelum batas waktu 30 November 2025.

Baca Juga :  MUSRENBANG RPJPD Tahun 2025-2045 Mengusung Tema Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan

Terkait Survey Penilaian Integritas (SPI), Kabupaten Karo telah melampaui target dengan total 821 responden internal, 434 eksternal, dan 19 responden ahli/tokoh masyarakat.

“Bekerjalah secara real time, jangan ada yang ditunda. Mari kita wujudkan Kabupaten Karo yang bersih dan bebas korupsi,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, KPK dan Pemkab Karo berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas untuk kesejahteraan masyarakat Karo.

( Nathan 366 )

Berita Terkait

Wakapolres Tanah Karo : Keberadaan Organisasi Profesi Media Sangat Penting Dalam Membangun Informasi Yang Sehat, Edukatif, Dan Berimbang
Minim Papan Proyek dan Akses Informasi, Pekerjaan Rutin Jalan Jabar Diduga Tak Akuntabel
Panen Raya Padi Sawah di Kecamatan Mardingding Indikator Keberhasilan Pemulihan Dan Penguatan Jaringan Irigasi Kawasan Terdampak Banjir
BPN KBB Serahkan 250 Sertipikat PTSL 2025 di Desa Mekar Jaya, Sekaligus Sosialisasikan Sertipikat Elektronik
Ribuan ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Ikuti Apel Gabungan
Pemkab Nagan Raya Umumkan Hasil Seleksi Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Santri Tahun 2026
Pastikan Pembangunan Drainase Berfungsi Baik Bupati Karo Tinjau Hasil Pembangunan Saluran Drainase Tigapanah
Kades Mandalamukti Klarifikasi Isu Pembangunan Aula Mangkrak

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 00:53 WIB

Partai Cinta Negeri Usung Pendiri Sekaligus Ketua Umumnya, Samsuri S.Pd.I., M.A., sebagai Capres RI 2029

Selasa, 20 Januari 2026 - 18:17 WIB

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXlll/2025, Teguhkan Peran Pers Sebagai Pilar Demokrasi dan Penyeimbang Kekuasaan 

Sabtu, 17 Januari 2026 - 12:14 WIB

DPP AKPERSI: Sobang Terancam Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian 

Jumat, 16 Januari 2026 - 20:53 WIB

BNN Bongkar Produksi Vape Narkoba Omzet Rp 18 M, PW GPA DKI : BNN Selamatkan Ribuan Pemuda Dari Bahaya Narkoba

Jumat, 16 Januari 2026 - 04:24 WIB

Kamis, 15 Januari 2026 - 03:09 WIB

Kejati Malut diminta segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara

Selasa, 13 Januari 2026 - 22:04 WIB

RKAB PT HSM Dipersoalkan Aktivis Maluku Utara Datangi Dirjen Minerba dan PT CNGR

Senin, 12 Januari 2026 - 19:51 WIB

PDIP Ungkap 8 Tantangan Utama Bangsa dalam Penutupan Rakernas I

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Polisi Bongkar Jual Beli Satwa Dilindungi di Riau, Owa Dijual Rp 10 Juta

Sabtu, 24 Jan 2026 - 00:17 WIB