Waspadaindonesia.com | PIDIE JAYA – Partai Perjuangan Aceh (PPA) mendorong penataan ulang kawasan permukiman di wilayah terdampak banjir, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya, agar proses rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan konsep build back better atau membangun lebih baik, aman, dan berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum PPA, Prof Adjunct Dr Marniati MKes, dalam rangkaian kegiatan penanganan pascabencana banjir di Pidie Jaya, yang meliputi pembukaan posko kesehatan gratis, pendampingan pendidikan darurat, serta program trauma healing bagi anak-anak dan remaja terdampak.
Menurut Marniati, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun kawasan permukiman yang lebih aman dan tangguh menghadapi potensi bencana berulang di masa depan. “Rekonstruksi pascabencana harus menjadi momentum untuk membangun lebih baik. Rumah-rumah yang sebelumnya terendam banjir perlu ditata ulang secara menyeluruh agar lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana berulang,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Pidie Jaya, Marniati juga menyampaikan keprihatinan terhadap proses pembersihan lokasi terdampak banjir yang dinilainya belum optimal. Ia menyoroti penggunaan alat berat yang tidak ideal sehingga justru berpotensi memperlambat proses pembersihan lumpur dan material sisa banjir.
Selain itu, Marniati menyesalkan belum adanya perencanaan yang jelas dan sistematis terkait pembuangan lumpur pascabanjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ia menilai upaya atau cara kerja yang dilakukan masih berjalan secara terpisah-pisah, tidak terencana dan terkoordinasi dengan baik, serta belum mengikuti sistem atau kerangka manajemen penanganan bencana yang jelas.
“Pemerintah seharusnya segera menetapkan kawasan pembuangan lumpur yang tetap di setiap kabupaten. Harus ada satu kawasan permanen, misalnya untuk menimbun lokasi yang dalam, sehingga pekerjaan ini tidak terus berulang setiap kali bencana terjadi,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Pidie Jaya, di mana sebagian lumpur dibuang di depan Pendopo Wakil Bupati dan sebagian lainnya ditumpuk di pinggir jalan, yang menurutnya sangat tidak layak dan mencerminkan belum adanya manajemen penanganan yang sistematis.
Marniati menekankan pentingnya penataan kembali kawasan permukiman dengan melibatkan para pakar, mulai dari ahli kebencanaan, tata ruang, hingga arsitek-arsitek terbaik, agar desain hunian memiliki standar keselamatan tinggi, sistem drainase yang memadai, serta memanfaatkan teknologi modern.
Menurutnya, keterlibatan arsitektur berkelas dunia penting untuk memastikan kawasan permukiman yang dibangun tidak hanya layak huni, tetapi juga adaptif terhadap risiko bencana, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.
PPA juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera menerbitkan rencana rekonstruksi jangka pendek, menengah, dan panjang secara terintegrasi. Mengingat saat ini telah hampir 54 hari pascabanjir, percepatan perencanaan dinilai sangat mendesak agar pemulihan tidak berjalan stagnan.
Marniati mengingatkan, jika penanganan masa pemulihan tidak dilakukan secara tepat, Aceh berpotensi kehilangan 10 hingga 20 persen tenaga pendidik yang memilih pindah ke daerah lain demi mencari kehidupan yang lebih layak bagi masa depan anak-anak mereka.
“Aceh akan sangat dirugikan jika hal ini terjadi. Kehilangan pendidik berarti kehilangan masa depan generasi,” katanya.
Dorongan tersebut melengkapi komitmen PPA dalam penanganan pascabencana di Pidie Jaya, yang sebelumnya telah diwujudkan melalui layanan kesehatan gratis, pendampingan pendidikan, trauma healing, penyaluran bantuan sosial, serta pemberian beasiswa bagi anak-anak terdampak banjir.
Melalui rangkaian aksi kemanusiaan dan gagasan pemulihan ini, PPA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pascabencana di Aceh secara menyeluruh, mulai dari aspek kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan permukiman yang tangguh dan berkelanjutan di masa depan. [Redaksi]
