LSM Amunisi Desak Kejati Lampung Periksa Kadiskes Pesisir Barat Terkait Dugaan Indikasi KKN dalam Realisasi Anggaran 2025

hayat

- Redaksi

Minggu, 18 Januari 2026 - 12:32 WIB

50179 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amunisi Lampung mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Desakan ini menyusul adanya dugaan kuat indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses perencanaan dan realisasi anggaran dinas tersebut untuk tahun 2025.

Tuntutan untuk transparansi total terhadap pengelolaan anggaran itu disampaikan secara tegas oleh kuasa hukum LSM Amunisi, Ahmad Padilan, S.H., dalam keterangan pers yang digelar di kantor LSM tersebut, Saptu (17/1/2026).

“Kami mendapati sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran dalam dokumen perencanaan serta pola penganggaran di Dinas Kesehatan Pesisir Barat untuk tahun anggaran 2025. Ada indikasi kuat bahwa prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi diabaikan, serta diduga mengarah pada praktik KKN,” tegas Ahmad Padilan.

Baca Juga :  LSM AMUNISI Desak Transparansi, Ancam Laporkan Dinas Kesehatan Pesisir Barat ke Kejati Lampung

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padilan menjelaskan, analisis awal yang dilakukan timnya menemukan potensi mark-up harga, pemilihan rekanan yang tidak melalui prosedur kompetitif, serta item anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Hal ini, menurutnya, sangat rentan menyuburkan praktik korupsi dan merugikan keuangan daerah serta pelayanan publik di sektor kesehatan.

“Publik, khususnya masyarakat Pesisir Barat, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Anggaran yang dikelola secara tidak transparan dan berpotensi koruptif akan menggerus kepercayaan publik dan pada akhirnya merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dasar,” sambungnya.

LSM Amunisi telah mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung dan akan segera menyampaikan laporan resmi beserta bukti permulaan kepada Kejati Lampung. Mereka mendesak Kejaksaan untuk tidak hanya memeriksa Kadiskes, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap proses pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut.

Baca Juga :  eksekusi uang pengganti Rp1,375 miliar terkait perkara korupsi pembukaan badan jalan di Pesisir Barat

“Kami mendesak Kejati Lampung untuk segera melakukan langkah-langkah hukum. Mulai dari pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat, penyitaan dokumen, hingga nantinya penyidikan jika ditemukan unsur pidana. Jangan ada lagi praktik ‘bisnis seperti biasa’ yang mengorbankan uang rakyat,” tandas Padilan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat belum memberikan tanggapan atas desakan dari LSM Amunisi tersebut. Sementara itu, Kejati Lampung juga belum menyampaikan konfirmasi terkait akan adanya penyelidikan lebih lanjut.

Masyarakatakat kini menunggu tindak lanjut serius dari aparat penegak hukum. Transparansi anggaran, terutama di sektor vital seperti kesehatan, menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memberantas KKN dan memprioritaskan kepentingan publik.

(Hayat)

Berita Terkait

Gagalkan Transaksi Rp1,3 Miliar, Polres Pesisir Barat Bongkar Sindikat Benur Ilegal
PANGDAM XXI/RI DAN FORKOPIMDA SAMBUT KEDATANGAN PRESIDEN RI DI PROVINSI LAMPUNG
eksekusi uang pengganti Rp1,375 miliar terkait perkara korupsi pembukaan badan jalan di Pesisir Barat
Damkar Pesisir Barat Evakuasi Ular Kobra 2 Meter di Dapur Rumah Warga
Lambannya Penyidikan Proses Hukum Dugaan Penyimpangan Dana Bos; Ketua DPC Grib Jaya Angkat Bicara
Protes Hasil Pemeriksan, Korban Penganiayaan Laporkan Oknum Penyidik Ke Wasidik Polda Lampung
Sinergi Keluarga Korban dan Penasehat Hukum Rahma Amin, S.H. & Partners Apresiasi Gerak Cepat Polres Pesibar
Ketua DPRD Pesisir Barat Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Undangan Pertama di Pelantikan PAW

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:31 WIB

Dukung Kebersihan Lingkungan Sekitar Mako Dan Pelayanan Publik Maksimal Polres Pakpak Bharat Laksanakan Program Green Policing.

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru