LSM Amunisi Soroti Anomali LHKPN Kepala Bappeda Lampung Selatan, Desak KPK dan PPATK Periksa

hayat

- Redaksi

Senin, 19 Januari 2026 - 12:39 WIB

50259 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amunisi Provinsi Lampung menyoroti adanya dugaan anomali dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Aryan Saruhian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan. LSM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam.

Koordinator LSM Amunisi Provinsi Lampung, Ahmad Padlan S.H, menyampaikan bahwa hasil analisis terhadap perbandingan laporan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 milik Aryan Saruhian menunjukkan kejanggalan yang patut dipertanyakan.

“Kami nilai ada laporan tak wajar. Ini juga harus menjadi persoalan serius yang harus ditindak,” tegas Padlan, Senin (19/01/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan data yang diakses dari situs pengumuman LHKPN, Aryan Saruhian (NHK: 634851) melaporkan total harta bersih sebesar Rp 1.934.800.000 pada akhir 2024, mengalami kenaikan Rp 17 juta atau 0,89% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.917.800.000.

Namun, Ahmad Padlan menggarisbawahi beberapa poin yang dianggap tidak biasa:

1. Penurunan Nilai Aset yang Tidak Wajar: Terjadi penurunan signifikan pada nilai alat transportasi sebesar Rp 23 juta (-7,57%) dalam setahun. Misalnya, mobil Toyota Avanza Veloz 2013 dilaporkan turun Rp 10 juta (dari Rp 120 juta menjadi Rp 110 juta), dan Suzuki Ertiga Sport 2020 turun Rp 10 juta (dari Rp 160 juta menjadi Rp 150 juta). Padahal, laporan tersebut adalah LHKPN periodik yang seharusnya mencerminkan nilai wajar atau nilai pasar, bukan penyusutan akuntansi yang drastis dalam satu tahun untuk kendaraan bekas.
2. Kenaikan Nilai Tanah Warisan: Terdapat kenaikan nilai sebidang tanah warisan seluas 30.000 m² di Lampung Utara sebesar Rp 20 juta (3,85%), dari Rp 520 juta menjadi Rp 540 juta. LSM mempertanyakan dasar penilaian kenaikan aset non-bangunan ini dalam periode singkat.
3. Ketimpangan Laporan: Meski terjadi “penurunan” nilai pada aset bergerak seperti mobil, total harta bersih justru meningkat. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp 10 juta (6,06%) serta penurunan hutang sebesar Rp 10 juta (-15,87%).

Baca Juga :  Pemprov Lampung Berikan Santunan dan Dukungan Moral bagi Keluarga Korban Kebakaran Terra Drone

“Pola seperti ini perlu dipertanyakan keabsahannya. Apakah penilaian aset dilakukan secara objektif? Apakah ada aset yang sengaja dinilai rendah atau tinggi? Ini adalah domain KPK dan PPATK untuk menelusuri kebenaran dan kepatuhan laporan ini,” papar Padlan.

Baca Juga :  LSM Trinusa Soroti Dugaan Korupsi dan Pembengkakan Anggaran di Diskominfo Kota Bandar Lampung

LSM Amunisi Provinsi Lampung menilai, LHKPN yang tidak logis atau menunjukkan indikasi ketidakwajaran dapat menjadi pintu masuk untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang atau sumber daya negara. Posisi Aryan Saruhian sebagai Kepala Bappeda yang menguasai perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dinilai sangat strategis dan rentan terhadap konflik kepentingan.

“Kami mendesak KPK untuk mengaudit LHKPN ini dan memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi. PPATK juga harus mengecek aliran dana dan transaksi keuangan yang melatari perubahan komposisi harta ini. Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik adalah harga mati,” tandas Ahmad Padlan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bappeda Kabupaten Lampung Selatan maupun Aryan Saruhian sendiri belum dapat dimintai konfirmasi terkait temuan LSM tersebut. Sementara itu, masyarakat menunggu tindak lanjut serius dari institusi pengawas seperti KPK dan PPATK atas laporan ini.

(Hayat)

Berita Terkait

LSM WASPADA PROVINSI LAMPUNG DESAK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM/DITJEN BINA MARGA RI: COPOT KASATKER BPJN WILAYAH I LAMPUNG DUGAAN PELANGGARAN LHKPN DAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN
Soroti Surat Klarifikasi ke Sekda provinsi Lampung, Aktivis TRINUSA Desak Transparansi Publik dengan Tetap Kedepankan Asas Praduga
41 TON PUPUK BERSUBSIDI BERMASALAH DALAM CATATAN BPK, TRINUSA SIAP GERUDUK KANTOR DISTRIBUTOR PUSRI WILAYAH LAMPUNG DAN KEJATI!
Melalui Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai BNPT Regional Lampung ajak Anak Muda Lampung Bersatu Merawat Perdamaian di Era Digital
Pemkab Pringsewu Gelar Bimtek Keprotokolan
Polres Tanggamus Grebek Sarang Narkoba di Talang Padang, Dua Pria Diamankan, 4,71 Gram Sabu Disita
Wabup Pringsewu : Pemuda Jadi Kekuatan Penting Pembangunan Bangsa !
Gerebek Rumah di Kota Agung Timur, Satresnarkoba Polres Tanggamus Diduga Pengedar, 8,81 Gram Sabu Disita

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:25 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru