Pringsewu – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2025 di Kabupaten Pringsewu menuai sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah per lokasi itu justru memunculkan persoalan serius di lapangan, mulai dari kebocoran jaringan hingga tidak mengalirnya air ke rumah warga.
Sorotan mengarah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu terkait pengawasan proyek, serta pelaksanaan pekerjaan oleh pihak rekanan yang dinilai tidak sesuai standar teknis.
Di Kecamatan Banyumas, tepatnya di Pekon Sriwungu, Pekon Sri Rahayu, dan Pekon Sinar Mulya, warga mengeluhkan distribusi air bersih yang tidak berjalan normal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Pekon Sinar Mulya, ditemukan belasan titik kebocoran hingga aliran air terpaksa ditutup. Sementara di Pekon Sriwungu, beberapa titik bocor juga terjadi, termasuk satu titik besar yang berdampak pada terhentinya distribusi. Adapun di Pekon Sri Rahayu, kondisi jaringan relatif normal.
“Ini bukan hal kecil. Baru digunakan sudah bocor di banyak titik. Artinya ada yang tidak beres dari awal,” kata SW, perwakilan warga, kepada wartawan.
SW menilai pengawasan dari PUPR patut dipertanyakan karena proyek dengan nilai besar seharusnya diawasi secara ketat.
“PUPR seharusnya memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi. Kalau hasilnya seperti ini, wajar kalau publik mempertanyakan pengawasannya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan SD. Ia menilai kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
“Anggarannya miliaran per lokasi, tapi hasilnya tidak mampu menahan tekanan air. Ini indikasi pekerjaan tidak sesuai standar,” kata SD.
Menurutnya, persoalan ini harus ditindaklanjuti secara serius melalui audit menyeluruh, baik terhadap pihak rekanan maupun sistem pengawasan yang dilakukan.
“Rekanan perlu diaudit, apakah pekerjaan sesuai spesifikasi atau tidak. Pengawasannya juga harus diperiksa. Semua harus transparan,” tegasnya.
Warga juga meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut proyek tersebut.
“Kami minta Kejaksaan Tinggi Lampung dan BPK melakukan audit investigasi. Ini proyek besar, harus jelas penggunaan anggaran dan hasil pekerjaannya,” tambahnya.
SD menegaskan, jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka harus ada langkah tegas.
“Kalau tidak sesuai, harus diperbaiki atau dibongkar. Kalau ada kerugian negara, harus dikembalikan. Dan jika ada pelanggaran hukum, harus diproses,” ujarnya.
Sementara itu, pihak PDAM Kabupaten Pringsewu membenarkan adanya gangguan distribusi air di sejumlah titik. Aliran bahkan terpaksa dihentikan sementara.
“Memang kami tutup sementara karena saat dialirkan terjadi banyak kebocoran, sehingga air terbuang percuma,” kata pihak PDAM.
Menurutnya, kebocoran terjadi karena jaringan pipa tidak mampu menahan tekanan air secara optimal.
“Kalau dipaksakan, air tidak akan sampai ke pelanggan. Jadi harus diperbaiki dulu,” jelasnya.
Hingga kini, persoalan proyek SPAM 2025 tersebut belum menemukan solusi. Di tengah anggaran miliaran rupiah per lokasi, warga justru belum merasakan manfaat maksimal.
Tekanan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap rekanan dan pengawasan PUPR pun terus menguat. (*)
