Banda Aceh – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengendus ada niat jahat atau mens rea dari pejabat RSUD ZA Banda Aceh hal tersebut bukan tanpa alasan, menggabungkan paket menjadi satu dengan nilai yang pantastis menjadi pertanyaan besar. Paket senilai Rp 356.290.354.371 digabungkan menjadi satu paket ini jelas punya niat jahat.
“Seharusnya Pengguna Anggaran dalam hal ini Direktur Rumah Sakit ZA memuat dalam SiRUP sesuai dengan paket yang dianggarkan sehingga masyarakat mudah memantau atau mengontrol item apa saja yang dibutuhkan pihak Rumah Sakit bukan dengan menggabungkan satu paket dalam jumlah besar,” ungkap Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, Senin 2 September 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kata Nasruddin, patut diduga dengan digabungkan beberapa jenis pekerjaan memudahkan mengatur atau menunjuk rekanan, dimana proses pemilihan penyedia secara Epurchasing sangat tertutup dan tidak transparan. Metode epurchasing boleh dikatakan sama dengan Penunjukan Langsung tanpa proses tender. KPA dengan kewenangannya boleh menunjuk siapa saja rekanan yang dia mau. Bayangkan saja paket Rp 350 Milyar dikelola oleh satu orang sangat mudah untuk menarik Komisi atau lebih dikenal dalam dunia ekatalog Cash Back dana yang dikembalikan yang jumlahnya sangat pantastis bisa mencapai 15 -25%.
“Pengelolaan Anggaran di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh sangat tertutup sekali hanya dikendalikan oleh satu orang kepercayaan Direktur RSZA. Publik tidak bisa mengakses informasi yang seharusnya publik diberikan hak mendapat informasi sesuai dengan undang undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,”jelasnya.
Dia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan BPK seharusnya menemukan kejanggalan dalam pengelolaan Anggaran Pada RSZA, BPK seharusnya tahu mana item barang yang diduga Mark Up, padahal BPK sangat jeli melihat kelebihan bayar pada proyek proyek APBK dan setiap tahun menjadi temuan di Kabupaten Kota bahkan kelebihan bayar 25 juta di ekspos dimedia. “Menjadi pertanyaan kenapa BPK setiap tahun memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian WTP pada RSZA ada apa BPK ?,”ujarnya.
Menurut Nasruddin, setiap tahun anggaran pemeliharaan alat medis dimark up mencapai puluhan milyar. “Kenapa Inspektorat tidak pernah menemukan kasus, padahal Inspektorat setiap tahun turun memeriksa. Inspektorat Aceh tidak pernah kita baca ada temuan selalu dalam keadaan baik-baik saja,” sebutnya.
