Sungai Lawe Kinga Kikis Jalan Nasional di Aceh Tenggara, Warga Bertahun-tahun Menanti Penanganan Nyata dari BWS Sumatera I

Waspada Indonesia

- Redaksi

Selasa, 28 Oktober 2025 - 23:09 WIB

50323 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA — Kondisi kerusakan jalan nasional di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali menjadi sorotan publik seiring keluhan warga yang harus menghadapi abrasi Sungai Lawe Kinga setiap tahun. Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS Sumatera I) dituding melakukan pembiaran tanpa adanya penanganan berarti, meski wilayah ini sudah lama mengalami kerusakan infrastruktur akibat aliran sungai yang tidak terkendali.

Ketua Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Saidul Amran, menyampaikan kritik tegas terhadap kinerja BWS Sumatera I. Ia menilai lembaga tersebut gagal menjalankan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan undang-undang, khususnya dalam konteks perlindungan infrastruktur dan keselamatan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.

“Sudah bertahun-tahun Sungai Lawe Kinga merusak jalan nasional dan mengancam rumah warga, tapi tidak ada tindakan konkret dari BWS Sumatera I. Ini bukan kelalaian biasa — ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” kata Saidul, Selasa (28/10/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan pantauan LKGSAI, jalan nasional yang terletak sepanjang aliran sungai tersebut saat ini dipenuhi lubang, retakan, dan sebagian ruas hampir amblas. Di musim hujan, banjir kerap menutup badan jalan, sementara saat musim kemarau, debu tebal memperparah kualitas udara dan mengotori dagangan warga di pinggir jalan.

Baca Juga :  Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Diduga Tertutup, GMNI Aceh Tenggara Pertanyakan Transparansi Kejaksaan

“Kalau hujan datang, kami terendam dan sulit melintas. Saat panas, dagangan di warung tertutup debu jalan. Sudah bertahun begini tapi tidak ada solusi,” ujar salah satu pedagang yang diwawancarai di lokasi.

Saidul menambahkan, pihaknya telah mencoba menghubungi BWS Sumatera I melalui kanal resmi, termasuk melalui pesan WhatsApp. Hingga kini, ia mengaku belum menerima kejelasan maupun langkah konkret dari lembaga tersebut.

Namun demikian, berdasarkan komunikasi yang diterima redaksi, pihak BWS Sumatera I menyampaikan bahwa mereka akan terlebih dahulu melakukan koordinasi internal sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.

“Waalaikumsalam, untuk konfirmasi nya akan terlebih dahulu kami koordinasikan dengan pimpinan. Apabila sudah ada arahan lebih lanjut, akan segera kami informasikan kembali. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya,” demikian balasan resmi dari pihak BWS Sumatera I melalui pesan tertulis.

Selain itu, dalam pesan lanjutan, pihak BWS Sumatera I juga membuka ruang pelaporan resmi melalui email institusi di alamat bwssumatera1@pu.go.id, bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan aduan atau dokumentasi pendukung secara lengkap.

Meski demikian, Saidul menilai bahwa tanggapan ini belum cukup menunjukkan keseriusan lembaga negara dalam mengatasi problem infrastruktur dan keselamatan warga. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan anggaran pengelolaan sungai yang menjadi mandat BWS Sumatera I.

Baca Juga :  Pasangan Calon Bupati Raidin Syahrijal (RASA) Mendaftarkan ke Kantor KIP Diarak Ribuan Massa

“Kementerian PUPR jangan hanya menunggu laporan masuk. Mereka harus proaktif melihat kondisi langsung di lapangan. Jangan sampai anggaran setiap tahun mengalir, tapi rakyat tetap jadi korban,” tegasnya.

Jika dalam waktu dekat tidak ada respons konkret, tambahnya, LKGSAI akan melanjutkan laporan ini ke instansi pengawas pusat dan membuka kemungkinan gugatan hukum administratif terhadap pihak-pihak terkait.

Sementara itu, masyarakat Desa Kuning I terus berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan perbaikan total jalan nasional yang selama ini menjadi akses vital ekonomi dan pendidikan warga. Upaya penyelesaian dinilai mendesak mengingat permasalahan ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.

“Kami minta pemerintah jangan lagi tutup mata. Kami butuh jalan yang layak dan sungai yang aman. Bukan janji, tapi tindakan,” ujar Jusmahda, warga yang rumahnya terdampak langsung oleh abrasi sungai.

Dengan konfirmasi awal yang diberikan BWS Sumatera I, kini publik menanti langkah lanjutan dari lembaga tersebut. Respons tegas dan solutif dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi harapan utama masyarakat untuk keluar dari masalah yang telah lama membebani kehidupan mereka. (TIM)

Berita Terkait

Angin Segar bagi Perangkat Desa: Penantian 4 Bulan Siltap Segera Berakhir di Februari
THR” yang Sebenarnya Adalah Hak Tertunda
Proyek “Raksasa” Rasa Manual: Rp10,7 Miliar untuk Beton yang Diaduk Seadanya?
LSM KALIBER:Rapor Merah Proyek Penahan Longsor Aceh Tenggara: “Skandal 10 Miliar di Balik Tebing”
Aliansi Pemuda Agara Peduli Bencana Salurkan Bantuan ke Pesantren Terdampak
Warga Gotong Royong Bangun Jembatan Darurat Natam Pasca Banjir di Aceh Tenggara
Aroma Amis Dana BTT Aceh Tenggara: 700 Juta Ludes dalam 14 Hari, Hak Pekerja Lapangan Diduga Malah Dikebiri
Simfoni Jumat: Merajut Ukhuwah, Membangun Peradaban

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 10:49 WIB

DPD ASWIN Lampung Kritisi Protokol Wali Kota Metro yang Dinilai Arogan dan Menghalangi Tugas Wartawan

Selasa, 13 Januari 2026 - 21:55 WIB

Pekon Ambarawa Gelar Musdes RKP 2026, Warga Antusias Sampaikan Aspirasi

Selasa, 13 Januari 2026 - 21:14 WIB

Pekon Sukaratu Tuntaskan Pembangunan Rabat Beton untuk Mempermudah Akses Anak-Anak Sekolah

Selasa, 13 Januari 2026 - 21:11 WIB

Pemerintah Pekon Sukaratu Tuntaskan Pembangunan Rabat Beton untuk Mempermudah Akses Anak-Anak Sekolah

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:51 WIB

Pemerintah Pekon Lugu Sari Bangun Jalan Rabat Beton Melalui ,ADD Tahap 1 Tahun 2025

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:32 WIB

Realisasi Dana Desa 2025, Pekon Fajar Baru Bangun Rabat Beton Sepanjang 150 Meter

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:19 WIB

Pemerintah Pekon Kaputran Serahkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT DD ) I Tahun 2025

Selasa, 13 Januari 2026 - 19:43 WIB

Pemeritah Pekon Parerejo Rehap Balai Pekon Dengan Angaran DD Tahap 1 Tahun 2025

Berita Terbaru