ACEH TENGGARA — Balai Desa Kute Perapat Hulu pada Jumat siang lalu bukan hanya sekadar tempat berkumpul, melainkan sebuah panggung demokrasi sesungguhnya. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) 2025, ratusan warga rela berdesakan dan duduk melingkar, bukan untuk formalitas, melainkan untuk menentukan nasib desa mereka satu tahun ke depan melalui penyusunan RKPDes 2026.

Suasana ini menjadi penanda penting: di tengah kompleksitas birokrasi, warga Kute Perapat Hulu memilih untuk mengambil kembali peran aktif dalam menentukan masa depan mereka.
Membongkar Tradisi “Asal Jadi”
Titik fokus Musrenbangdes kali ini adalah penegasan dari Pengulu Desa, Junedi Selian, SE. Ia secara tegas menyatakan bahwa pembangunan desa tidak boleh lagi berjalan “asal jadi” atau didikte oleh kepentingan segelintir elite.
”Semua usulan harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan dari keinginan segelintir orang,” tegasnya.
Pernyataan ini adalah gebrakan etika perencanaan desa, menantang tradisi lama dan mendorong transparansi penuh. Kehadiran tokoh masyarakat dan unsur teknis dari DPMK hingga Inspektorat turut menjamin bahwa setiap usulan yang lahir bukan sekadar wishlist, tetapi harus realistis, terukur, dan akuntabel.
Suara Perempuan Menjadi Alarm Utama
Salah satu aspek paling menonjol dan menggembirakan adalah tingginya partisipasi yang seimbang. Dalam banyak forum perencanaan, suara perempuan seringkali tenggelam. Namun, di Kute Perapat Hulu, perwakilan perempuan tampil vokal.
Usulan mereka mengenai peningkatan layanan kesehatan, sarana Posyandu, dan dukungan ekonomi rumah tangga menjadi sorotan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di sini telah menyentuh isu-isu akar rumput yang paling fundamental: kesejahteraan keluarga dan masa depan anak.
Usulan yang diusung warga adalah potret nyata tantangan harian, mencakup:
Infrastruktur Jalan: Akses vital bagi mobilitas dan perekonomian hasil panen.
Pemberdayaan Ekonomi: Dukungan langsung untuk menguatkan ketahanan ekonomi keluarga.
Penguatan Pemuda dan Keagamaan: Investasi sosial untuk pembangunan karakter desa.
Jangan Sampai “Tertinggal Narasi”
Camat Babussalam, Ramadani, S.STP, MM, memberikan arahan yang strategis dan mendalam. Ia mengingatkan desa untuk mensinkronkan program agar tidak “tertinggal narasi pembangunan.”
Pesan ini sangat krusial. Desa tidak bisa berjalan sendiri. Perencanaan RKPDes 2026 harus mampu menghubungkan kebutuhan lokal (misalnya, perbaikan jalan) dengan program prioritas nasional/kabupaten (misalnya, Dana Desa untuk infrastruktur). Sinkronisasi ini memastikan bahwa potensi desa dapat dioptimalkan, dan anggaran yang masuk benar-benar tepat sasaran. Desa adalah fondasi, dan fondasi yang kuat membutuhkan perencanaan yang matang.
Harapan Baru di Tengah Keseriusan
Sepanjang musyawarah, suasana kekeluargaan bercampur dengan keseriusan. Hidangan sederhana yang tersaji mencerminkan kerendahan hati proses ini. Musrenbangdes Kute Perapat Hulu 2025 dinilai sebagai
Musrenbangdes paling partisipatif yang pernah ada.
Warga telah menyerahkan harapan terbaik mereka. Seluruh usulan yang terkumpul kini akan difinalisasi menjadi RKPDes 2026. Harapan besar kini menanti: semoga keputusan yang diambil bukan hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar membawa Kute Perapat Hulu menuju pembangunan yang lebih merata, transparan, dan memberdayakan masyarakatnya secara menyeluruh.[ Aliasa ]





































