KUTACANE – WASPADA INDONESIA-Kasus keterlambatan perbaikan jalan nasional Kutacane – Blangkejeren oleh PT Hutama Karya (HK) bukan sekadar masalah teknis di lapangan. Ini adalah potret ironis di mana sebuah perusahaan raksasa negara (BUMN) yang memegang mandat strategis, justru dituding bekerja dengan ritme “siput” di tengah penderitaan rakyat pasca-bencana.
1. Kontradiksi Dompet dan Progres
Isu yang paling menyengat dalam laporan ini adalah realisasi anggaran. Jika benar anggaran sudah dicairkan namun fisik pekerjaan di lapangan masih stagnan, maka pertanyaan besarnya adalah: Ke mana uang itu mengalir? Dalam dunia konstruksi, pencairan dana seharusnya menjadi bahan bakar percepatan (akselerasi). Namun, di Aceh Tenggara, yang terjadi justru anomali. Ketika uang negara sudah berpindah tangan ke korporasi, namun akses transportasi tetap lumpuh, itu bukan lagi sekadar “lamban”, melainkan indikasi kegagalan manajemen atau—yang lebih buruk—potensi penyimpangan.
2. Skandal Solar Subsidi: “Darah” Proyek yang Bermasalah
Sorotan LSM terhadap dugaan penggunaan BBM Solar Subsidi pada alat berat PT HK adalah “peluru” yang sangat tajam. Secara regulasi, proyek strategis nasional dilarang keras menggunakan BBM subsidi yang menjadi hak rakyat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Logikanya sederhana: Jika perusahaan sekelas BUMN masih “bermain” di ranah solar subsidi untuk menekan biaya operasional, maka integritas proyek tersebut patut dipertanyakan sejak dalam pikiran. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal potensi tindak pidana.
3. Jalan Nasional: Antara Urat Nadi dan Luka Masyarakat
Bagi masyarakat Ketambe dan sekitarnya, jalan ini bukan sekadar aspal. Ini adalah akses kesehatan, jalur logistik makanan, dan urat nadi ekonomi. Membiarkan jalan ini rusak berlarut-larut pasca-banjir sama saja dengan membiarkan ekonomi daerah terisolasi.
Ketidakmampuan PT HK untuk bertindak cepat (emergency response) menunjukkan lemahnya sensitivitas terhadap krisis. Sebagai BUMN, mereka memiliki sumber daya alat dan tenaga ahli yang jauh di atas kontraktor lokal. Jadi, alasan “medan sulit” terdengar sangat klise dan tidak masuk akal bagi perusahaan sekelas mereka. (*)
