Tebing Tinggi-Sumut, waspadaindonesia.com – Karang Taruna Kota Tebing Tinggi menjadi sorotan publik setelah beredarnya sebuah poster digital yang menampilkan jajaran pengurus Karang Taruna berdampingan dengan simbol, logo, serta tokoh partai politik. Sabtu (10/01/2026).
Unggahan tersebut menuai kritik karena dinilai mencederai prinsip netralitas organisasi kepemudaan yang seharusnya berdiri di luar kepentingan politik praktis.
Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.
Dalam regulasi yang berlaku, Karang Taruna ditegaskan bersifat nonpartisan, tidak berafiliasi, serta tidak boleh digunakan sebagai alat atau media promosi partai politik maupun tokoh tertentu.
Namun, dalam poster yang beredar luas di media sosial itu, identitas resmi Karang Taruna Kota Tebing Tinggi justru ditampilkan bersamaan dengan simbol dan figur partai politik nasional. Kondisi tersebut memunculkan persepsi publik bahwa Karang Taruna telah terseret ke ranah politik praktis.
Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Tebing Tinggi, M.Yusuf Nasution, C.EJ., C.BJ., C.In., C.ILJ., yang juga merupakan kader Karang Taruna menilai, tindakan tersebut berpotensi melanggar etika organisasi dan dapat merusak marwah Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda yang independen dan inklusif.
“Karang Taruna tidak boleh dijadikan kendaraan politik, apalagi membawa atribut partai. Ini berbahaya bagi kepercayaan publik,” ujarnya, Sabtu (10/01/2026).
“Karang Taruna jangan masuk atau di bawa-bawa ke ranah politik. Karena itu tidak diperbolehkan dan bukan merupakan wadah politik,” ucap Ketua DPC AKPERSI, M.Yusuf Nasution.
Selain menimbulkan polemik, unggahan itu juga dinilai berisiko menimbulkan pembelahan di internal organisasi, mengingat Karang Taruna menaungi pemuda dari berbagai latar belakang, pandangan dan pilihan politik
Menurut M. Yusuf Nasution, tidak diperbolehkan Karang Taruna dalam berkegiatan dengan turut membawa atribut partai, anggota Karang Taruna, lebih baik fokus di bidang kesejahteraan sosial di lingkungan masing-masing dalam membantu tugas pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Karang Taruna bisa maju karena kemandirian, kreasi dan inovasi. Tidak perlu terlibat politik karena bukan ranahnya,” tandasnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pengurus Karang Taruna Kota Tebing Tinggi terkait maksud dan tujuan pembuatan serta penyebaran poster tersebut.
Publik pun mendesak agar pengurus segera memberikan penjelasan terbuka guna menghindari kesimpangsiuran informasi serta menjaga integritas organisasi.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa organisasi kepemudaan harus tetap menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, agar fungsi sosial, pemberdayaan, dan pengabdian kepada masyarakat tidak tercemar oleh agenda politik tertentu.
Sumber: Team/DPC AKPERSI Tebing Tinggi
(AKPERSI Kota Pekanbaru-Riau)


































