PRINGSEWU — Setelah resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa memberikan batas waktu bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Jika tidak ada respons atau langkah penyelidikan dalam waktu dekat, pihaknya mengancam akan kembali turun ke jalan dengan membawa massa yang jauh lebih besar.
Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Ketua DPC Trinusa Pringsewu, Abdul Manaf, saat dikonfirmasi awak media di sela-sela kegiatan, Minggu (24/5/2026). Menurutnya, keseriusan Kejari Pringsewu dalam menangani perkara ini sedang diuji, dan masyarakat tidak akan tinggal diam jika laporan yang sudah dilengkapi data dan bukti tersebut justru diabaikan atau berjalan di tempat.
“Kami sudah menyerahkan berkas lengkap beserta bukti-bukti yang kami miliki. Sekarang kami beri waktu dalam waktu dekat untuk melihat apakah ada tindak lanjut nyata dari Kejari Pringsewu. Jika sampai batas waktu yang kami tentukan tidak ada langkah apapun atau laporan ini seolah dikubur, maka kami pastikan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa,” tegas Abdul Manaf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, aksi yang akan dilakukan nanti bukan lagi sekadar penyampaian laporan, melainkan bentuk tekanan keras dari masyarakat. Pihaknya berjanji akan mengerahkan massa yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya, guna menuntut transparansi dan kepastian hukum atas penggunaan uang rakyat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah tersebut.
“Kami tidak main-main. Jika keadilan belum terlihat dan laporan kami tidak diproses sesuai prosedur, kami akan turun ke jalan lagi dengan membawa massa yang jauh lebih besar. Ini adalah hak masyarakat untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban keuangan daerah. Kami ingin Kejari bekerja tegas, mandiri, dan tidak ada kompromi dengan pihak manapun,” tambahnya.
Abdul Manaf kembali menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas dan pos anggaran lainnya sangat jelas indikasinya, dan bukti-bukti yang diserahkan sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar penyelidikan. Ia berharap ancaman aksi massa ini tidak perlu terjadi dan Kejari Pringsewu segera menunjukkan kinerja terbaiknya demi memulihkan kepercayaan publik.
“Intinya, kami minta kecepatan dan ketegasan. Jangan sampai kami harus mengerahkan ribuan massa hanya untuk menagih hak kami sebagai warga negara agar uang rakyat tidak dikorupsi atau dihamburkan begitu saja. Kami tunggu langkah nyatanya,” pungkasnya.
(Hayat)
