DIDUGA ANGGARAN DANA DESA JALAN LINGKUNGAN TIDAK TEPAT SASARAN DAN AKAN DI TEMPUH KEPADA PIHAK APH.

Redaksi.

- Redaksi

Jumat, 15 Agustus 2025 - 12:10 WIB

50774 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batujajar, waspadaindonesia.com |   15 Agustus 2025 – Pelaksanaan proyek paving blok di Kampung Cihurip RT 03 RW 11, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, menuai kontroversi. Proyek infrastruktur senilai Rp13 juta yang didanai dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2025 tersebut diduga tidak menyasar kepentingan umum, melainkan digunakan untuk memperbaiki jalan milik pribadi warga.

 

Sorotan tajam datang dari Sekretaris RW 11, Meli Handayani, yang menyatakan keberatan atas penggunaan anggaran desa untuk pembangunan jalan yang bukan merupakan fasilitas umum. Sebagai bentuk protes, Meli bahkan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Saya kira jalan belakang rumah saya yang diperbaiki memang jalan umum, tapi ternyata itu jalan milik warga secara pribadi. Saya merasa keberatan sebagai Sekretaris RW,” ujar Meli saat ditemui awak media pada Sabtu (26/7/2025).

 

Meli menilai bahwa keputusan Ketua RW 11, Budi, yang menyetujui proyek tersebut tanpa melibatkan warga secara menyeluruh, telah mengabaikan prinsip keadilan dan kebutuhan bersama. Ia juga mempertanyakan mengapa pihak desa memberikan lampu hijau tanpa melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu.

Baca Juga :  GMP NSS Datangi LAMR Dan Akan Berdemonstrasi, Jika Pesta Rakyat HUT Rohul Mendatangkan Artis Ibukota Siti Badriah

 

“Kalau memang jalan pribadi yang diperbaiki, jangan gunakan Dana Desa. Gunakan dana pribadi pemilik lahan. Saya ingin transparansi, RAB-nya harus terbuka dan jelas peruntukannya. Bila terbukti tidak sesuai, dana harus dikembalikan ke kas desa,” tegasnya.

 

Meli juga mengkritik jalannya forum musyawarah yang diadakan di rumah Ketua RW. Ia mengaku tidak diundang atau dilibatkan dalam musyawarah tersebut karena sedang berada di luar kota.

 

“Rapat dilakukan tanpa kehadiran saya, padahal saya bisa saja dihubungi via video call. Ini jadi pertanyaan besar bagi saya, apakah memang ada niat untuk transparan?” ungkapnya dengan nada kecewa.

Kasus ini telah mengundang perhatian masyarakat terkait akuntabilitas dan keterbukaan penggunaan Dana Desa di wilayah Desa Pangauban. Masyarakat menuntut adanya penjelasan yang transparan dari pihak-pihak terkait mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Baca Juga :  Pengamanan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi dan Pergeseran Logistik PPK Bluluk Ke KPU Lamongan

 

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pemerintah desa maupun Ketua RW terkait keberatan yang dilayangkan oleh Sekretaris RW 11. Awak media telah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi, namun belum mendapatkan respons.

 

Kasus ini menjadi sorotan penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Diharapkan, pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat Desa Pangauban.

 

Penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan kepentingan bersama. Transparansi dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Red  Adi Dudung

Berita Terkait

Tawuran Dicegah, Kapolresta Pati : Mari Brantas Pengedar dan Pemakai Narkoba Diwilayah
Bukan Sekadar Marga, Ini Rumah Tempat Kami Pulang
Viktor Silaen Hadir Dampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumut di Musda XI Golkar Tanjungbalai, Serukan Solidaritas Dan Konsolidasi
Ketum SWI Iskandar Buka UKW di Banjarmasin, Dorong Lahirnya Wartawan Profesional
Dewan Menyapa Warga Berbasis Budaya, Tobias Ginanjar Serap Aspirasi Warga Cipadang Manah
Rapat konsolidasi DPW Sekaligus Pembentukan dan Pengukuhan DPD SWI Kota Bandung Dan Kabupaten Bandung
Empat Masjid di Rohil Disambangi Polres Saat Subuh
Atasi Beban Ekonomi, Ratusan Warga Sukatani Bandung Barat Merasa Bersemangat Dapat Tiga Karung Beras

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:25 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru