Bandar Lampang – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kebijakan dan Pembangunan Nasional (PKPN) Provinsi Lampung menyoroti kinerja Kepala MAN 1 Kedondong, terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran. Lembaga tersebut menilai tidak terbukanya informasi penggunaan anggaran DIPA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pihak sekolah.
Ketua LSM PKPN Provinsi Lampung Kusmawan menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi ke sekolah terkait permintaan keterbukaan data anggaran. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, tidak ada respons dan transparansi yang diberikan oleh Kepala MAN 1 Kedondong.
“Kami sudah berupaya mengedukasi dan mengingatkan melalui surat. Namun tidak ada itikad baik dari kepala sekolah untuk membuka akses informasi pengelolaan anggaran DIPA dan BOM. Ini indikasi serius adanya potensi penyimpangan,” ujar Kusmawan dalam keterangan persnya, Jumat (29/05/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merespon kondisi tersebut, LSM PKPN berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Provinsi Lampung. Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala MAN 1 Kedondong. Tuntutan utama LSM PKPN adalah pencopotan jabatannya kepala sekolah MAN 1 Kedondong.
“Kami akan turun ke jalan. Kami minta Kemenag Provinsi Lampung segera mengevaluasi dan mencopot yang bersangkutan jika tidak mampu mengelola anggaran secara transparan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak MAN 1 Kedondong dan Kepala Sekolah belum memberikan tanggapan resmi saat dikomfirmasi melalui sambungan Wathshap tidak merespon. Sementara itu, Kemenag Provinsi Lampung juga belum mengeluarkan pernyataan terkait rencana aksi dan tuntutan LSM PKPN tersebut.
