Waspada Indonesia, Kutacane, 10 Oktober 2025 — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan infrastruktur yang digagas Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) VIII. Dukungan kelembagaan ini disampaikan langsung saat jajaran pengurus PWI Aceh Tenggara melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi IV DPR Aceh, drh. Nurdiansyah Alasta, di Kutacane, Jumat (10/10).
Ketua PWI Aceh Tenggara, Sumardi, melalui Sekretaris PWI, Bulkainisyah, didampingi Wakil Ketua Seh Muhammad Amin dan sejumlah anggota, menyampaikan komitmen organisasi untuk terus bersinergi dengan program-program pembangunan yang diperjuangkan oleh para legislator di tingkat provinsi.
“PWI secara organisasi maupun pribadi-pribadi anggotanya memberi dukungan penuh terhadap perjuangan pembangunan infrastruktur yang dibawa oleh Forbes DPRA, khususnya yang menyasar Aceh Tenggara,” ujar Bulkainisyah dalam pertemuan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan anggota dewan dalam melobi dan memperjuangkan anggaran pembangunan dari Pemerintah Aceh berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan di Bumi Sepakat Segenep. Karena itu, menurutnya, seluruh elemen daerah harus membangun kekompakan dan mendukung program-program prioritas yang sedang dikerjakan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR Aceh, drh. Nurdiansyah Alasta, mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur saat ini telah masuk dalam tahap pelaksanaan dan pematangan. Salah satunya adalah lanjutan pembangunan jalan tembus Muara Situlen (Aceh Tenggara) menuju Gelombang (Kota Subulussalam) yang tahun ini sudah dianggarkan melalui APBA 2025 sebesar Rp100 miliar.
“Insya Allah, untuk izin Amdal dan persyaratan lain akan kami urus sampai selesai. Proyek jalan ini sangat strategis sebagai akses penghubung dua daerah,” kata Nurdiansyah. Ia menambahkan, Komisi IV selaku mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan jalan ini hingga tuntas.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondisi kerja mitra kontraktor (rekanan) di lapangan serta kesiapan AMP (Asphalt Mixing Plant) dalam penyediaan material yang dibutuhkan. “Sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi infrastruktur, saya bertekad untuk merealisasikan proyek jalan tembus ini sampai selesai,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Selain memperjuangkan jalan Muara Situlen–Gelombang, Forbes DPRA Dapil VIII juga fokus pada peningkatan status ruas jalan Mbarung–Kedataran–Mbarung–Rambung Teldak–Lawe Penanggalan agar dapat ditingkatkan menjadi jalan provinsi. Nurdiansyah mengungkapkan, peningkatan status jalan tersebut sedang diproses dan masuk dalam agenda prioritas Komisi IV DPR Aceh.
“Insya Allah, ini juga menjadi target perjuangan kita agar segera ditindaklanjuti,” sebutnya.
Keseriusan para wakil rakyat dalam memperjuangkan pembangunan jalan ini semakin terlihat dengan kehadiran langsung Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR Aceh beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam rencana peningkatan status jalan yang berada di seberang Sungai Alas tersebut.
Terkait jalan Muara Situlen–Gelombang yang diprediksi melintasi kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Nurdiansyah menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar persoalan tersebut tidak menjadi kendala.
“Lahan yang masuk TNGL jumlahnya relatif kecil, namun tetap kita urus lewat prosedur formal ke kementerian agar tidak menggagalkan program yang sudah masuk prioritas,” kata Nurdiansyah.
Selain sektor jalan, lima anggota DPR Aceh dari Dapil VIII juga dikabarkan telah membawa sejumlah program strategis lainnya ke Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan kawasan pedesaan.
Dukungan PWI terhadap perjuangan wakil rakyat ini menjadi sinyal kuat pentingnya sinergi antara insan pers dan legislatif dalam mendorong kemajuan daerah. Sebab keterbukaan informasi, pengawasan publik, dan pemberitaan yang konstruktif merupakan fondasi penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan di segala lini.
Laporan: Salihan Beruh
