DPC LSM Trinusa Tubaba Himbau Pejabat Segera Laporkan LHKPN 2024

hayat

- Redaksi

Rabu, 9 April 2025 - 12:34 WIB

50394 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Tubaba –
, 9 April 2025* – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM **Triga Nusantara Indonesia (Trinusa)** Kabupaten Tubaba, **Masdar**, mengingatkan seluruh pejabat daerah untuk segera menyampaikan **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024** sesuai batas waktu yang ditetapkan **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, paling lambat 11 April 2025**.

Masdar menegaskan bahwa pelaporan LHKPN merupakan **kewajiban hukum** bagi setiap pejabat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. **”Bupati, wakil bupati, kepala dinas, hingga camat dan lurah untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka. Keterlambatan atau kelalaian tidak bisa ditoleransi,”** tegasnya.

Baca Juga :  Pasang Tarup Pakai Paku di Jalan Raya, Warga Keluhkan Kerusakan Jalan di Tubaba

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengingatkan bahwa Trinusa akan **memantau ketat kepatuhan pejabat** dan siap melaporkan pelanggaran ke KPK RI. **”Jika ada pejabat yang tidak melapor, kami akan mengawal proses hukum hingga ke tingkat penindakan. Masyarakat juga kami ajak berpartisipasi melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanad pengaduan kami,”** jelas Masdar.

### **Dasar Hukum dan Sanksi**
Berdasarkan **Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020**, pelaporan LHKPN wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem **e-LHKPN** ([elhkpn.kpk.go.id](https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan)). Pejabat yang lalai melapor dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai **UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK**.

Baca Juga :  PJ kepalo Tiyuh Kagungan Ratu Agung Salurkan BLT DD Tahap Pertama

### **Konteks Pengawasan di Tulang Bawang Barat**
LSM Trinusa sebelumnya aktif mengawal kasus dugaan korupsi di Lampung, termasuk di Dinas PUPR Metro dan PUPR Lampung selata, di mana temuan BPK mengungkap ketidak sesuaian anggaran hingga miliaran rupiah. Masdar menegaskan, **”Kami tidak ingin Tulang bawang Barat menjadi sorotan negatif seperti kasus mantan Bupati Lampung Selatan yang asetnya disita KPK karena korupsi”**.

**Ajakan kepada Masyarakat**
Trinusa membuka ruang pengaduan bagi warga yang mengetahui indikasi pelanggaran. **”Mari bersama jaga integritas pemerintahan. Laporkan pejabat yang tidak transparan!”** pungkas Masdar.

Sumber:Dapur Rilis Trinusa

Berita Terkait

Ketika Laporan Kekayaan Pejabat Diabaikan, Akankah Integritas Juga Ditinggalkan?
Ketika Laporan Kekayaan Pejabat Diabaikan, Akankah Integritas Juga Ditinggalkan?
Dugaan Keterlambatan LHKPN Kadispora Tulang Bawang Barat: LSM Triga Nusantara Desak KPK Bertindak
LSM Triga Nusantara Indonesia DPC Kabupaten Serang Kecam Ketidaktepatan Waktu Sidang: “Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum Tidak Profesional
Disporapar Tubaba Di duga Abaikan Aturan ,LSM Trinusa Sebut Mereka Kebal Hukum
LSM Trinusa Soroti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten: SPMB 2025 Harus Transparan
LSM Trinusa Tubaba Jenguk Anggota Yang Dirawat Di Klinik Jaya Medik
Dr. Dedy Hermawan, Minta Aph Tindak Tegas Dugaan Penyimpangan Aset BUMTI Sesuai Instruksi Presiden RI

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 10:48 WIB

Belasan Organisasi Relawan Prabowo Gibran – Jokowi ke Mabes Polri, Laporkan Dugaan Makar Saiful Mujani dkk

Minggu, 12 April 2026 - 12:34 WIB

Polda Riau Ajak Masyarakat Peduli Gajah Sumatera Lewat Festival Seni Konservasi

Minggu, 12 April 2026 - 11:41 WIB

Pelantikan Pejabat Manajerial, Kakanwil Ditjenpas Riau Tekankan Amanah dan Integritas

Minggu, 12 April 2026 - 11:24 WIB

Respons Cepat Selamatkan Nyawa: Anggota Ditlantas Polda Riau Gagalkan Aksi Bunuh Diri Pria Bawa Anak

Kamis, 9 April 2026 - 20:12 WIB

56 Pegawai Lapas Pekanbaru Naik Pangkat, Kalapas Yuniarto: Momentum Perkuat Integritas dan Profesionalisme

Kamis, 9 April 2026 - 19:46 WIB

Lapas Pekanbaru Tampilkan Produk Unggulan Warga Binaan di Bazaar Pemasyarakatan, Giat Semarak HBP ke-62

Senin, 6 April 2026 - 02:56 WIB

Pemerintah Provinsi Riau Resmi Memberlakukan Work From Home (WFH) sebanyak Satu Hari Kerja dalam Seminggu Setiap Jumat.

Jumat, 3 April 2026 - 18:00 WIB

DPD IPK Provinsi Riau Semakin Solid, Terima SK Baru dari DPP IPK Pusat

Berita Terbaru