Mendagri Soroti Anggaran Seremonial Aceh Rp72,7 Miliar: Tim TAPA Aceh harus bertanggung jawab karena Abaikan RPJMA dan Nasib Rakyat Kecil?

Waspada Indonesia

- Redaksi

Sabtu, 31 Januari 2026 - 09:36 WIB

50221 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH WASPADA INDONESIA |  Kritik tajam menghantam Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan serius terhadap draf APBA 2026. Fokus utama sorotan adalah alokasi dana sebesar Rp71, 7 miliar untuk belanja iklan reklame, film, dan pemotretan yang dinilai hanya bersifat seremonial.

Anggaran fantastis ini memicu polemik karena dianggap sangat kontras dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Alih-alih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2030, tim anggaran dinilai berjalan sendiri tanpa sensitivitas terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.
Ironi di Tengah Krisis Stunting dan Kemiskinan

Publik mempertanyakan prioritas Pemerintah Aceh di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPA. Di saat anggaran puluhan miliar dialokasikan untuk citra visual, Aceh masih bergelut dengan persoalan mendasar:
* Stunting yang Tak Teratasi: Angka gizi buruk masih menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda Aceh.

Baca Juga :  Pembahasan APBA 2024 Molor, GemPUR Sinyalir Persoalan Bagi-bagi Kue Pokir Dewan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Imunisasi Rendah: Cakupan imunisasi yang belum maksimal menempatkan anak-anak Aceh dalam risiko kesehatan tinggi.
* Kemiskinan Ekstrem: Nasib fakir miskin dan masyarakat rentan seolah terabaikan dari intervensi anggaran yang signifikan.
Ancaman terhadap Visi Mualem-Dek Fadh

Langkah TAPA ini dinilai telah melenceng jauh dari semangat perubahan dan cita-cita pembangunan yang ditegaskan oleh pasangan pemimpin Aceh, Mualem-Dek Fadh. Alokasi anggaran yang dinilai adanya “boros” tersebut dianggap merusak fondasi kesejahteraan yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk rakyat Aceh.

Baca Juga :  Bangkitkan Ekonomi Rakyat, Amiruddin SH Daftar Calon Bupati Aceh Barat Lewat Partai Gerindra

“Sangat tidak pantas jika biaya seremoni lebih diutamakan daripada perut rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi lagi sulit-sulitnya ,” ungkap Dr Nasrul Zaman Pengamat Kebijakan Publik Aceh.

Lanjutnya, jika tata kelola anggaran ini tidak segera diperbaiki, visi besar membangun Aceh yang mandiri dan sejahtera yang digabungkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem hanya akan menjadi slogan diatas kertas iklan yang mahal

Laporan Salihan Beruh

Berita Terkait

SEKDA Aceh Jebak Muallem dengan Kebijakan JKA
Andika Salah Satu disabilitas Nagan Raya Berangkat Ke Jakarta. Ingin Carik Angin Kota Mini
Yahdi Hasan Masuk Bursa Ketua DPRA, Harapan Wilayah Tengah Menguat
Inilah 75 Khatib Jumat Banda Aceh
PWI Aceh Tegaskan Wartawan Tak Perlu Hadir dalam Pemanggilan Polda, Soroti Pentingnya Perlindungan Profesi Jurnalis
Preman Beraksi di Dalam Polda Metro Jaya, Ketua DPW Fanst Respon Aceh: Ini Tamparan Keras untuk Polri!
Anggota DPRA Tegaskan Tidak Ada Mosi Tidak Percaya, Lembaga Tetap Solid Jalankan Fungsi
Distribusi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Aceh Capai 925.193 Ton

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 12:53 WIB

Lambannya Penyidikan Proses Hukum Dugaan Penyimpangan Dana Bos; Ketua DPC Grib Jaya Angkat Bicara

Rabu, 1 April 2026 - 15:52 WIB

Protes Hasil Pemeriksan, Korban Penganiayaan Laporkan Oknum Penyidik Ke Wasidik Polda Lampung

Sabtu, 28 Maret 2026 - 18:07 WIB

Sinergi Keluarga Korban dan Penasehat Hukum Rahma Amin, S.H. & Partners Apresiasi Gerak Cepat Polres Pesibar

Minggu, 18 Januari 2026 - 12:32 WIB

LSM Amunisi Desak Kejati Lampung Periksa Kadiskes Pesisir Barat Terkait Dugaan Indikasi KKN dalam Realisasi Anggaran 2025

Kamis, 8 Januari 2026 - 21:34 WIB

Ketua DPRD Pesisir Barat Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Undangan Pertama di Pelantikan PAW

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:00 WIB

LSM AMUNISI Desak Transparansi, Ancam Laporkan Dinas Kesehatan Pesisir Barat ke Kejati Lampung

Rabu, 24 Desember 2025 - 14:22 WIB

DPC Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Resmi Berdiri di Kabupaten Pesisir Barat

Senin, 22 September 2025 - 12:51 WIB

LSM SIMULASI Lampung Soroti Dugaan Kecurangan Rp 12 Miliar di Dinas Kesehatan Pesisir Barat

Berita Terbaru

DAERAH

Praktik Pengoplosan Gas LPG Subsidi Dibongkar Polda Babel

Sabtu, 18 Apr 2026 - 13:13 WIB