Tanah Karo || Waspada Indonesia
Bertempat di halaman kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting No.17 Kabanjahe, Jumat (25/04/25). Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Kabupaten Karo
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, pemerintah mengusung thema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui tema ini, pemerintah pusat dan daerah diajak untuk bekerja sama dengan erat dalam membangun Indonesia yang merata dan berkelanjutan. Visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 hanya bisa tercapai jika setiap daerah mampu tumbuh secara mandiri namun tetap sejalan dengan pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Karo menyampaikan sambutan serentak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di hadapan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Karo, semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.
“Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, Sumber Daya Alam, dan potensi daerahnya. Namun, kehebatan itu tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antara tingkat pemerintahan. Maka dari itu, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa, sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi. Serta dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmonisasi langkah kita bersama, maka peringatan otonomi daerah tahun ini diangkat sebuah tema, sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia emas 2045”, ujar Wakil Bupati.
“Hal ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri dan berdaulat yang tercermin dari keunggulan ekonomi, teknologi, pendidikan dan kebudayaan, dengan masyarakat yang adil, makmur dan berakhlak mulia. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui momentum yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh komponen bangsa khususnya jajaran Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata Kelola Pemerintah yang baik, inovatif, berorientasi kepada pelayanan publik, mari kita jadikan Otonomi Daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan Pembangunan, memperkuat Integrasi Nasional serta meningkatkan budaya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan” lanjut Wakil Bupati.
Hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, baik di pusat maupun daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi diantaranya :
1. Mewujudkan Swasembada Pangan dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan Sumber Daya Manusia pertanian, akses distribusi, pemasaran, serta mengoptimalkan lahan pertanian.
2. Mewujudkan Swasembada Energi melalui optimalisasi pemberdayaan sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Pengelolaan sumber daya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan berintegritas.
5. Membangun kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja, diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah swasta dan akademisi.
6. peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama, yakni pemerataan akses infrastruktur beasiswa dan digitalisasi, peningkatan kualitas guru, kurikulum dan fasilitas, serta pengawasan dan keterlibatan publik, termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi, melalui program pemberian makan bergizi gratis.
7. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata berkualitas dan terjangkau, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah daerah, Tenaga Medis dan Masyarakat. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan, diantaranya penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting, dan gizi buruk.
8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal dan pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.
( Nathan 366 )
