Disporapar Tubaba Di duga Abaikan Aturan ,LSM Trinusa Sebut Mereka Kebal Hukum
Tulang Bawang Barat- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebut Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata(Disporapar) abaikan Aturan pemerintah serta di nilai kebal terhadap hukum.
Pertanyaan tersebut di sampaikan, Masdar ketua LSM Trinusa saat di jumpai di kantor sekretariat yang terletak di Tiyuh Candra Mukti, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pada Jum’at (27/06/2015).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita sudah berikan beberapa kali surat klarifikasi kepada dinas yang di maksud namun sampai saat ini tidak ada respons yang menunjukkan bukti ke transparan terkait beberapa aitem kegiatan yang menjadi pertanyaan kita pihak Lembaga,”kata Masdar.
Menurut Masdar prilaku yang di lakukan pihak Dinas tersebut menjadi tanda tanya besar bagi publik untuk menanti keterbukaan sesuai dengan yang diharapkan.
“Jika itu menjadi bagian dokumen rahasia yang memang di jelaskan dalam aturan kami juga meminta agar bisa diberikan informasi sejauh mana dokumen itu di rahasiakan agar tidak muncul asumsi buruk,” tegas Masdar.
Masih kata Masdar, berdasarkan sumber informasi pihak yang bersangkutan juga sampai saat ini belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) pada tahun 2024.
“Ini juga menjadi pertanyaan bagi kami pihak Lembaga, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara e-lhkpn.,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dalam waktu dekat kami bersama tim akan melakukan kordinasi ke pihak propinsi untuk melaporkan oknum Kepala Dinas yang di maksud.
“Untuk surat klarifikasi berikutnya sudah kita serahkan kembali ke pihak Disporapar, kemudian kita juga akan segera melakukan kordinasi untuk melaporkan oknum kadis tersebut ke Polda Lampung serta Kejaksaan Tinggi(Kejati) propinsi Lampung, sebab penilaian kami pihak dinas tersebut kebal terhadap Hukum,”pungkas Masdar.
