Buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” Dosen dan Mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ Terbit

Waspada Indonesia

- Redaksi

Selasa, 25 Juni 2024 - 20:06 WIB

50377 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” karya Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si., Zulkifli, Diki Abdul Kodir M, dan Edi Rahman. “Alhamdulillah, sudah selesai cetak. Kamis yang lalu, sudah saya terima bukunya. Sudah dikirim juga ke penulis yang lain oleh penerbit,” kata Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si., salah satu penulis buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila,” Selasa (25/6/2024).

Buku setebal 187 halaman terbitan Mahara Publishing tersebut, ungkap Rahmat Salam, berawal dari diskusi kelas Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan menggabungkan teori dan praktik kebijakan publik. Selain itu, dikaitkan dengan dasar dan filosofis dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

“Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam bagi para pembaca. Dalam buku ini, juga dibahas tentang berbagai aspek penting kebijakan publik, seperti pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik, proses perumusan dan implementasi kebijakan publik, dan analisis dampak kebijakan publik,” ujarnya.

Baca Juga :  Terbuka Untuk Umum, Mahara Publishing Gelar Bincang Buku Peneliti BRIN Achmadi Jayaputra

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dilanjutkannya, buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” juga membahas tentang etika dan akuntabilitas dalam kebijakan publik dan peran Pancasila dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dilengkapi pula dengan contoh dan studi kasus aktual di Indonesia, untuk membantu para pembaca memahami aplikasi teori kebijakan publik dalam kehidupan nyata.

“Secara keseluruhan, ada enam bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Konsep Dasar Kebijakan Publik, Bab III Pancasila Sebagai Fondasi Filosofis Kebijakan Publik di Indonesia, Bab IV Pengamalan Pancasila dalam Kebijakan Publik di Berbagai Bidang, Bab V Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pancasilais, dan Bab VI Kesimpulan, Rekomendasi dan Harapan,” sebutnya.

Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si merupakan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta; mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembangunan, Perencanaan, Administrasi Islam dan Teori Organisasi, sekaligus Dosen Magister Ilmu Administrasi: Teori Administrasi, Perencanaan Strategis, Kebijakan Publik dan Administrasi Pembangunan. Sementara, Zulkifli, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (2008-2015), pernah bekerja di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tahun 2017 sampai sekarang, berkerja sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten di Kementerian Desa.

Baca Juga :  Gelar Nobar Debat Cawapres, Mendukung Partisipasi Masyarakat Gunakan Hak Pilih

Selanjutnya, Diki Abdul Kodir M, mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ (2023-sekarang), Pengelola Data Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan SMP (2016-2019); Pengadministrasi Tata Usaha, Pusat Prestasi Nasional (2020-2023); dan Pengadministrasi Keuangan, Balai Pengelolaan PengujianPendidikan (2024-sekarang). Edi Rahman Guru sendiri, mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ, merupakan guru SMK Negeri 2 Tenggarong. Saat ini (2022-2027), Sekretaris Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kutaikartanegara.

Berita Terkait

Ketua DPC LSM TRINUSA Lampung Selatan Sekaligus Panglima TRIGER DPD Provinsi Lampung, Ferdy Saputra, Siap Hadiri Rapat Koordinasi Aksi Unjuk Rasa di KPK RI
LSM Trinusa DPD Lampung Akan Gelar Aksi di KPK 21 April, Soroti Dugaan Kejanggalan Banjir, Hibah Rp60 Miliar, Program Umroh berulang serta Proyek PUPR Bermsalah
Ketua Umum DePA-RI Minta Menteri Haji Tidak Ceroboh Soal War Tiket Haji
Tolak Gerakan BEM SI Jawabarat, Kasus Andri Yunus Jangan Dijadikan Alibi untuk Aksi Provokatif dan Cederai Simbol Negara
PJT Provinsi Lampung Hadiri Halal Bihalal di Jakarta, Pererat Tali Silaturahmi Lintas Wilayah
Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Rp11,42 Triliun dan Ratusan Ribu Hektare Lahan Hasil Penyelamatan ke Negara
Disdukcapil Riau Dilanda Kontroversi: Ros Diblokir Setelah Tolong Warga, Bunga Ditolak Karena Aturan Baju
PA-Malut Desak DPP Demokrat Beri Perlindungan Hukum Terkait Kasus Aksandri Kitong

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 19:12 WIB

Di Pengadilan Negeri Blangkejeren, Rabusin Tekankan Keadilan, Fakta Hukum, dan Sengketa Agraria yang Sarat Cacat Hukum

Jumat, 10 April 2026 - 19:22 WIB

Masyarakat Pining Ucapkan Terima Kasih atas Inisiasi Kapolda Aceh Bangun Jembatan Gantung

Rabu, 8 April 2026 - 20:40 WIB

Kapolsek Blangkejeren Sampaikan Pesan Penting, Warga Didorong Kunci Rumah dan Amankan Kendaraan Saat Bepergian

Rabu, 8 April 2026 - 18:37 WIB

Brimob Polda Aceh, Tangguh dan Tulus Mengayomi Masyarakat Gayo Lues

Rabu, 8 April 2026 - 01:07 WIB

Saat Unsur Milik Orang Lain Masih Kabur dalam Perkara Ini Beranikah Hakim Memvonis

Selasa, 7 April 2026 - 22:02 WIB

Kejanggalan Alat Bukti, Rabusin: Hakim Wajib Putus Bebas Jika Bukti Tidak Kuat

Senin, 6 April 2026 - 00:43 WIB

Pengawasan DPR RI Dinilai Penting untuk Menjamin Keadilan dalam Kasus Rabusin Ariga Lingga di Gayo Lues

Minggu, 5 April 2026 - 23:57 WIB

Kronologi Janggal Terungkap: Bukti Muncul Setahun Setelah Laporan, Rabusin Sebut Proses Hukum Tidak Masuk Akal

Berita Terbaru

BANDAR LAMPUNG

Muswil Cacat Hukum, Ancaman Perpecahan KA KAMMI Lampung

Senin, 20 Apr 2026 - 13:51 WIB

BATU BARA

Inalum Serahkan Bantuan CSR di Kawasan Operasional Paritohna

Senin, 20 Apr 2026 - 12:20 WIB