Buruknya Kinerja Ganti Rugi Pengrusakan Kebun Sagu. Kuasa Keluarga Wasek GRIP Jaya Meranti Desak MenPAN RI Evaluasi Kelulusan Assessment Oknum OTT KPK

REDAKTUR UTAMA

- Redaksi

Jumat, 7 Februari 2025 - 00:48 WIB

50856 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Meranti – Melihat kondisi Meranti berstatus miskin ekstrim, dan banyak para oknum pejabat tersandung Operasi Tangkap Tangan KPK terkait kasus penerimaan suap oleh mantan Bupati yang telah cukup unsur pidananya, Warga khawatir akan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Meranti kedepan paska setelah dilantiknya Bupati baru tahun 2025, menurutnya jika masih diisi oleh oknum-oknum bermasalah dengan memegang jabatan mengurusi anggaran kami ragu akan Kredibilitas terhadap oknum – oknum tersebut karena kami menginginkan kedepan pemerintahan Meranti bersih dari unsur patologi birokrasi.

Dilansir dari CNN Indonesia tanggal 28 April 2023, ada 28 Orang oknum oknum yang terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. Oleh karena itu Masyarakat mendesak KPK, agar melakukan tindakan yang tegas berkenaan dengan sudah cukup unsur pidana penerima suap kasus Mantan Bupati Meranti maka kami juga mempertanyakan pula bagaimana terhadap status hukum yang memberikan suap atau pemberi Rasuah ?.

Baca Juga :  Jembatan Presisi Polri di SDN Semulut 70% Siap, Siswa Lebih Aman

Hal yang perlu diperhatikan terkait pemberian suap adalah sumber uang yang diberikan, apakah bersumber dari keuangan peribadi atau anggaran Dinas terkait. Jika dengan menggunakan anggaran daerah secara melanggar hukum , tentunya mereka diindikasikan melakukan korupsi terlebih dahulu dan setelah itu baru mereka menyetor kepada atasan. Oleh karena itu kami pertanyakan karena unsur pidana penerima suap sudah sudah terpenuhi maka bagaimana pula unsur pidana pemberi rasuah?

Baca Juga :  Pakar Pers AKPERSI: Pejabat Publik yang Merekam Wartawan Saat Jalankan Tugas Jurnalistik Bisa di Proses Hukum 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menjadi catatan penting buat Bupati terpilih kedepan, Agar menepatkan pejabat sesuai disiplin ilmu dan bersih dari mengidap patologi Birokrasi. ” Kami Desak KPK untuk mengusut tuntas guna menyelamatkan kabupaten Meranti ini dari perbuatan oknum-oknum yang sudah tidak kami percayai lagi, Jika masih dipercayai maka kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus pantau, bila perlu kami melakukan aksi Demonstrasi jika mendapat temuan temuan penyalahgunaan wewenang,” apalah Jadinya Kabupaten ini, jika diurus oleh oknum mengidap Patologi Birokrasi,” Tutup mereka. []

Berita Terkait

LAMR Kepulauan Meranti dan Balai Bahasa Provinsi Riau Laksanakan Bimtek Penulisan Buku Cerita Anak
Peran Polri: Kapolda Riau Hadir, Bantu Nelayan Meranti dengan 20 Mesin Ketinting Dorong Ekonomi Pesisir 
LAMR Kepulauan Meranti Gelar Santunan Anak Yatim Ramadhan Penuh Berkah 
Bulan Berkah Ketua Umum DPH LAMR Hadiri Buka Puasa Bersama Kapolres Kepulauan Meranti
Ramaikan Fun Night Run “Go Sprint Go Green” Polres Meranti, Kapolres: Polri Sahabat Masyarakat
Bupati Meranti Asmar Bagikan 1.800 Takjil Ramadan di Tiga Titik Kota Selatpanjang
Bupati Meranti–Pelindo Teken MoU, Perkuat Layanan Pelabuhan dan Siapkan “Mudik Aman 2026”
LAMR Kepulauan Meranti Gelar Kegiatan Berbagi Takjil Ramadhan

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 10:48 WIB

Belasan Organisasi Relawan Prabowo Gibran – Jokowi ke Mabes Polri, Laporkan Dugaan Makar Saiful Mujani dkk

Minggu, 12 April 2026 - 12:34 WIB

Polda Riau Ajak Masyarakat Peduli Gajah Sumatera Lewat Festival Seni Konservasi

Minggu, 12 April 2026 - 11:41 WIB

Pelantikan Pejabat Manajerial, Kakanwil Ditjenpas Riau Tekankan Amanah dan Integritas

Minggu, 12 April 2026 - 11:24 WIB

Respons Cepat Selamatkan Nyawa: Anggota Ditlantas Polda Riau Gagalkan Aksi Bunuh Diri Pria Bawa Anak

Kamis, 9 April 2026 - 20:12 WIB

56 Pegawai Lapas Pekanbaru Naik Pangkat, Kalapas Yuniarto: Momentum Perkuat Integritas dan Profesionalisme

Kamis, 9 April 2026 - 19:46 WIB

Lapas Pekanbaru Tampilkan Produk Unggulan Warga Binaan di Bazaar Pemasyarakatan, Giat Semarak HBP ke-62

Senin, 6 April 2026 - 02:56 WIB

Pemerintah Provinsi Riau Resmi Memberlakukan Work From Home (WFH) sebanyak Satu Hari Kerja dalam Seminggu Setiap Jumat.

Jumat, 3 April 2026 - 18:00 WIB

DPD IPK Provinsi Riau Semakin Solid, Terima SK Baru dari DPP IPK Pusat

Berita Terbaru