Jeritan 6 Bulan Tanpa Gaji di Tengah Banjir: Ketua APDESI Aceh Tenggara Dituding “Melempem” di Masa Krisis!
Aksi diam Asosiasi Kepala Desa di tengah bencana dan tunggakan Siltap dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ribuan perangkat desa.
Zoel Kenedi, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kaliber DKD Aceh,
melancarkan serangan tajam yang mengguncang tatanan birokrasi di Aceh Tenggara. Fokus utama kritiknya sangat jelas dan menusuk: Keterlambatan pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) atau “Tulah” Perangkat Desa yang sudah menunggak selama enam bulan, diperparah dengan sikap pasif organisasi yang seharusnya menjadi garda terdepan, DPC APDESI Kabupaten Aceh Tenggara.
Dua Krisis, Satu Keheningan
Kritik ini datang pada momen paling sensitif: di saat Aceh Tenggara baru saja dihantam musibah banjir bandang yang melumpuhkan infrastruktur, memutus jalan, dan merenggut mata pencaharian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kenedi, di tengah bencana yang membutuhkan dana darurat, gaji enam bulan yang tertunda itu seharusnya menjadi prioritas utama. Ini bukan hanya masalah kesejahteraan, tapi juga bantuan “masa panik” yang paling realistis bagi perangkat desa yang terdampak.
Perangkat Desa tentu berharap, kalau disaat seperti ini, musibah seperti Tulah yang sudah enam bulan tidak cair dicairkan. Itu saya rasa yang diharapkan oleh seluruh Perangkat Desa di Aceh Tenggara,” tegas Kenedi.
Ironisnya, saat masyarakat membutuhkan para pemimpin untuk bersuara, Kenedi menuding Ketua DPC APDESI Aceh Tenggara justru bersikap “diam” dan “melempem,” seolah-olah mengabaikan penderitaan anggotanya sendiri.
Ambisi Kursi vs. Hak Anggota
Bagian paling pedas dari kritik ini adalah tuduhan bahwa pimpinan daerah dan Ketua APDESI lebih mementingkan “kursi empuk emas” dan ambisi politik pribadi, ketimbang memperjuangkan nasib perangkat desa.
Kenedi secara terbuka menantang Ketua APDESI:
Jangan hanya diam bos, perjuangkan hak dari perangkat Desa mu.”
Jangan hanya disaat butuh Anda mendatangi para Kepala Desa, disaat seperti ini Anda jauh tanpa memperjuangkannya.”
Tuduhan ini mengisyaratkan bahwa Ketua APDESI dinilai hanya aktif saat membutuhkan dukungan politik atau suara dari kepala desa, tetapi menghilang saat perangkat desa menghadapi kesulitan finansial dan bencana.
Gedor Pemda atau Mundur!
Puncaknya, LSM Kaliber DKD Aceh menuntut Ketua DPC APDESI untuk segera mengubah sikap pasifnya menjadi agresif dan demonstratif:
”Gedor itu Pemda! Tunjukan kalau dirimu bisa memimpin organisasi besar. Jangan cakap saja yang besar, buktikan untuk mencairkan Tulah perangkat Desa.”
Bahkan, Kenedi menarik perbandingan tajam dengan masa lalu, menyinggung bahwa dulunya Ketua APDESI berani berdemo, namun kini “melempem.” Ancaman penutupnya adalah ultimatum yang tegas: “Kalau hanya melempem, baiknya mundur saja! Masih banyak yang mampu untuk memimpin DPC.”
Ulasan ini bukan sekadar berita, melainkan sebuah pukulan telak yang menuntut pertanggungjawaban segera dari Pemda Aceh Tenggara dan komitmen nyata dari Ketua APDESI untuk membela hak anggotanya di masa sulit. Kebungkaman di tengah dua krisis besar—
keuangan dan bencana alam—adalah sikap yang tidak bisa dimaafkan oleh ribuan perangkat desa.(Aliasa).
