Waspadaindonesia.com | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh meminta Pemerintah Pusat meningkatkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala BNPB Suhariyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
Wagub menegaskan, besaran bantuan yang ada saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh. Ia menyebut nilai Rp98 juta merujuk pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujar Wagub.
Selain perumahan, Wagub juga meminta percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif masyarakat. Ia menyoroti perlunya segera dilakukan pemulihan lahan sawah, tambak, perkebunan yang merupakan mata pencaharian, serta kawasan permukiman warga yang terendam lumpur agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan, terutama jelang bulan suci Ramadhan.
Menko PMK Pratikno dalam rapat tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar semata. Pemerintah pusat, kata dia, juga memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” kata Pratikno.
Pratikno juga menyinggung kebutuhan masyarakat Aceh menjelang bulan puasa Ramadhan serta perlunya perhatian khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir.
“Soal kebutuhan masyarakat menjelang puasa juga kita pikirkan. Untuk jemaah haji dari wilayah terdampak banjir, kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” ujarnya.
Pratikno menekankan pendataan menjadi kunci utama penanganan bencana. Ia akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta agar bantuan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. melaporkan bahwa dampak banjir di Aceh masih sangat luas. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sebanyak 11 kabupaten/kota lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait rumah rusak berat, Suhariyanto menjelaskan terdapat dua skema penanganan. Warga yang ditampung keluarga akan diberikan bantuan biaya hidup per kepala keluarga per bulan. Sementara warga yang tidak memiliki tempat tinggal lagi akan difasilitasi hunian sementara.
Hunian sementara tidak harus terpusat di satu lokasi, namun bisa dibangun di berbagai lahan kosong, selama sesuai spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya terpenuhi.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir turut memaparkan dampak banjir serta langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menyebutkan, Aceh diarahkan oleh Menko Infrastruktur pada rapat sebelumnya agar mengusulkan dana siap pakai (DSP) untuk percepatan pembersihan wilayah terdampak serta pengembalian warga dari pengungsian ke rumah masing-masing.
“Kami mengusulkan bantuan uang tunai untuk warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang, jumlahnya sekitar 80 ribu unit. Ini diharapkan dapat mengurangi pengungsian, sementara rumah rusak berat difasilitasi hunian sementara,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait dari BNPB dan Kemendagri, hadir juga Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh serta sejumlah pejabat dari instansi terkait lainnya. [Redaksi]
