Waspadaindonesia.com | Banda Aceh — Proses pemulihan pascabanjir di Aceh dinilai tidak cukup jika hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata. Aceh Social Development (ASD) menegaskan pentingnya pendekatan sosial dan ekonomi berbasis masyarakat agar warga terdampak dapat kembali bangkit secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direktur ASD, Nasrul Sufi, S.Sos., M.M., dalam keterangannya kepada media.
Menurut Nasrul, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon), bukan sekadar objek penerima bantuan. “Pemulihan yang sejati adalah ketika masyarakat kembali berdaya, bekerja, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tanpa itu, pemulihan hanya bersifat sementara,” ujarnya.
ASD mendorong penerapan konsep community-based recovery dan padat karya berbasis gampong. Melalui pendekatan ini, warga dapat dilibatkan sesuai keterampilan masing-masing, mulai dari perbaikan rumah, pembersihan lingkungan, hingga rehabilitasi fasilitas umum. Selain mempercepat pemulihan wilayah, skema ini juga berfungsi menjaga perputaran ekonomi lokal agar masyarakat tidak kehilangan daya beli.
Lebih lanjut, Nasrul menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan lapangan kerja sementara bagi korban bencana. Ia menilai, pemetaan kapasitas masyarakat harus menjadi dasar dalam penempatan tenaga kerja agar program pemulihan berjalan adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam konteks budaya Aceh, pemulihan pascabencana juga harus berpijak pada nilai gotong royong dan kearifan lokal. Pepatah Aceh “Buya krueng teudong dong, buya tamong merasuki” menjadi pengingat bahwa masyarakat setempat tidak boleh menjadi penonton di tanahnya sendiri. ASD berharap sinergi pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dapat menghadirkan pemulihan yang tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memulihkan martabat dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.[R edaksi]

































