DPC ASWIN Pringsewu Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran 2025 Sekretariat DPRD ke Kejati Lampung

hayat

- Redaksi

Senin, 4 Mei 2026 - 10:17 WIB

50379 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pringsewu – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kabupaten Pringsewu telah mengambil langkah hukum dengan secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2025 kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung.

Laporan ini didasarkan pada hasil pengamatan dan kajian yang dilakukan oleh pihak DPC ASWIN terhadap data anggaran yang mencapai total Rp25,6 miliar untuk periode 2024–2025. Dalam berkas laporan, terdapat sejumlah indikasi yang mencurigakan, antara lain dugaan penggelembungan harga atau mark-up pada beberapa pos belanja, duplikasi anggaran untuk kegiatan yang sama, hingga indikasi pemalsuan dokumen seperti invoice.

Ketua DPC ASWIN Pringsewu menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurutnya, praktik penyimpangan seperti ini jika terbukti benar dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berikut adalah beberapa pos belanja yang menjadi sorotan utama dalam laporan tersebut:

Baca Juga :  LSM TRINUSA Provinsi Lampung Sayangkan Sikap Sekwan Kota Bandar Lampung Tidak Membalas Surat Konfirmasi Dugaan Korupsi

1. Anggaran perjalanan dinas mencapai Rp16 miliar lebih.

2. Anggaran konsumsi makan minum dan snack rapat mencapai Rp1,3 miliar.

3. Anggaran pembayaran MOU media mencapai Rp1,3 miliar.

4. Anggaran pembangunan mushola mini mencapai Rp400 juta.

5. Anggaran perawatan kantor DPRD mencapai Rp197 juta.

6. Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan mesin Rp450 juta lebih.

7. Anggaran pembelian pakaian adat dan sipil Rp450 juta.

8. Anggaran pembelian kalender mencapai Rp187 juta lebih.

Pihak ASWIN menegaskan bahwa nilai-nilai anggaran tersebut dinilai tidak wajar dan tidak sebanding dengan kebutuhan riil serta standar harga pasar yang berlaku. Misalnya, anggaran pembangunan mushola mini sebesar Rp400 juta dianggap jauh melampaui estimasi biaya yang sebenarnya dibutuhkan, yang menurut survei pasar hanya berkisar antara Rp80 juta hingga maksimal Rp150 juta bahkan dengan material berkualitas tinggi. Begitu juga dengan anggaran pakaian adat dan sipil yang mencapai Rp450 juta, dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan biaya pembuatan dan penyediaan barang sejenis di pasaran.

Baca Juga :  Polda Lampung berhasil Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung Ilegal Via Jalur Tol

Sementara itu, anggaran pembelian kalender sebesar Rp187 juta lebih juga menjadi perhatian khusus. Berdasarkan data pasar, harga kalender jenis standar maupun yang memiliki desain khusus umumnya berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per unit. Jika dihitung berdasarkan harga pasar, nilai anggaran tersebut dianggap jauh melebihi kebutuhan yang wajar, bahkan jika diperuntukkan untuk distribusi yang luas sekalipun.

Laporan ini juga merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar, seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Hingga saat ini, pihak Kejati Lampung telah menerima berkas laporan tersebut dan akan melakukan proses verifikasi serta penyelidikan lebih lanjut untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang dilaporkan. Sementara itu, pihak Sekretariat DPRD Pringsewu hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini.

(Redaksi)

Berita Terkait

LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung Desak DLH Provinsi Lampung Turun Tangani Dugaan Pencemaran Lingkungan akibat penambangan ilegal di Desa Lengkukai KabupatenTanggamus
Celoteh Sandi FW: “BBM Langka, Salah Siapa?
Wagub Jihan : HIMPAUDI Berperan Penting dalam Mendukung Tumbuh Kembang Anak yang Berkualitas
Lampung Perluas Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal
Ketua Dekranasda Propinsi lampung Purnama Wulan Sari Mirza menerima Audiensi dari APPMI
Pria Tanggamus, Korban Pembacokan Viral di Bandar Lampung Alami Luka Berat, Satu Pelaku Ditangkap
Hujan Perdana Setelah Kemarau, Bandar Lampung Diselimuti Kesejukan
Gubernur Mirza dan Wagub Jihan Flag Off Lampung Tapis Karnaval Puncak Festival Krakatau XXXV 2026

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:31 WIB

Dukung Kebersihan Lingkungan Sekitar Mako Dan Pelayanan Publik Maksimal Polres Pakpak Bharat Laksanakan Program Green Policing.

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru