KUTACANE | Wacana tentang pentingnya etika dalam dunia jurnalistik kembali mengemuka di Aceh Tenggara, seiring pernyataan tegas dari Bupati H. M. Salim Fakhry dalam forum silaturahmi bersama insan pers dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang Opoorum Setdakab, Senin (25/5/2026). Acara yang lazim digelar sebagai wadah pertemuan antara pemangku kebijakan dan pekerja media lokal tersebut kali ini terasa berbeda. Atmosfer diskusi berlangsung terbuka, ketika Bupati Salim Fakhry menyoroti peran vital wartawan sebagai jembatan informasi sekaligus tulang punggung kontrol sosial di tengah masyarakat.
Dalam sambutan yang penuh nuansa kebersamaan, Bupati menggarisbawahi bahwa menjaga etika adalah pondasi utama bagi setiap wartawan. Lebih dari sekadar menulis dan menyebarkan berita, jurnalis bertanggung jawab untuk menyajikan informasi secara objektif, akurat, dan senantiasa menghindari penyebaran data yang belum terverifikasi. “Etika sangat penting dalam jurnalisme. Wartawan harus objektif, akurat, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar,” tegasnya. Pernyataan tersebut bukan tanpa sebab, mengingat derasnya arus informasi dewasa ini kerap kali membawa serta kabar simpang siur yang membingungkan warga, atau bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial, terutama di tingkat lokal.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, seperti yang diutarakan Bupati, sebenarnya menaruh harapan besar kepada insan pers dalam upaya membangun daerah secara berkelanjutan. Wartawan dinilai berperan sebagai mitra kerja strategis pemerintah, yang melalui pemberitaan-pemberitaannya mampu membawa pesan pembangunan hingga ke pelosok desa. Bupati Salim Fakhry juga mengapresiasi peran aktif para wartawan yang selama ini telah bersinergi menyebarluaskan berbagai capaian pemerintah daerah, sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan publik melalui fungsi kontrol sosial yang melekat pada profesi jurnalis. Menurut Salim Fakhry, kerja sama antara pemerintah dan media idealnya terus ditingkatkan, agar keterbukaan informasi dan transparansi pembangunan benar-benar terwujud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan yang sama, Bupati tidak lupa mengingatkan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Aceh Tenggara agar bersikap terbuka kepada media dan LSM. Ia menegaskan, wartawan serta LSM bukanlah pihak yang patut dihindari melainkan harus diposisikan sebagai mitra kerja. “Bagi para pimpinan OPD, jadikan wartawan dan LSM sebagai mitra. Bila ada rekan wartawan atau LSM yang menelpon untuk konfirmasi, atau apapun, tolong diangkat. Jangan takut mengangkat telepon dari wartawan atau LSM, jawab saja, katakan tidak ada bila memang tidak ada,” ucap Salim Fakhry, sembari menekankan bahwa keterbukaan seperti ini merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus bentuk penghormatan terhadap hak publik untuk tahu.
Bupati juga menyampaikan penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak anti terhadap kritik. Baginya, kritik yang membangun dan masukan dari masyarakat maupun media adalah bahan evaluasi penting demi kemajuan bersama. “Pemerintah bukan anti kritik, silakan kritik dan beri masukan kepada kami. Dari kita untuk kita Aceh Tenggara ini,” imbuhnya. Ucapan itu mendapat sambutan positif dari beberapa awak media yang hadir, terlihat dari antusiasme dalam sesi diskusi usai acara.
Silaturahmi yang awalnya hanya dijadwalkan sebagai agenda rutin ternyata berkembang menjadi ruang dialog yang hidup. Wartawan dan perwakilan LSM memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan uneg-uneg terkait akses informasi, kendala di lapangan, serta harapan agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan publikasi dan transparansi. Di sisi lain, pimpinan OPD pun mengakui perlunya mempererat koordinasi dengan media, demi mengurangi potensi miskomunikasi yang bisa berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Fenomena ini menandakan bahwa di tengah tantangan era digital, di mana informasi dapat tersebar luas dalam hitungan detik, sinergi antara pemerintah dan pers tetap menjadi kebutuhan mendesak. Etika jurnalistik dan keterbukaan pejabat publik adalah dua pilar yang harus berjalan beriringan. Di Aceh Tenggara, tradisi diskusi seperti yang diinisiasi Bupati Salim Fakhry bukan hanya memperkuat hubungan antar institusi, tapi sekaligus menanamkan kesadaran kolektif bahwa kemajuan sebuah daerah turut ditopang oleh kualitas informasi yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Penegasan-penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa profesionalisme dan integritas adalah harga mati dalam dunia pemberitaan, apalagi di wilayah yang tengah membangun fondasi keterbukaan dan partisipasi publik. Di akhir acara, suasana penuh keakraban mengemuka, menegaskan harapan agar ruang diskusi dan kemitraan semacam ini terus berlanjut demi kemajuan Aceh Tenggara. Dalam narasi kelembagaan yang bersinergi, masa depan pemberitaan dan pembangunan daerah diharapkan makin berjalan seiring sejalan.
Laporan : Salihan Beruh
