Kutacane waspada indonesian.com | Terkait realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2022- 2023 lantaran diduga syarat hingga berpotensi terjadinya potensi penyimpangan keuangan. Untuk itu Ketua Lsm Gepmat Agara Faisal Kadrin Dube S Sos meminta kepada pihak aparat penegak hukum (APH ) Kepolisian maupun Kejaksaan untuk secepatnya bisa mengusut tuntas sejumlah item kegiatan yang bersumber dari APBDes khususnya tahun 2022 dan 2023, desa Kuning abadi kecamatan Darul Hasanah kabupaten Aceh Tenggara.
Demikian diungkapkan oleh Faisal Kadrin Dube kepada media ini pada Selasa 31 Oktober 2023 di Kutacane.
Faisal Kadrin Dube mnjajelaskan bahwa, adapun dugaan penggunaan dana desa yang tidak sesuai terhadap peruntukannya seperti realisasi penggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Rp.360.000.000. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan edukasi dan sosialisasi Covid.
Kemudian rehap rumah lanyak tidak huni Rp 5 .000.000.rupiah, penyelenggaraan paud kute rp.26.800.000.
Selanjut nya anggaran kegiatan penyelenggaraan posyandu Rp23.935.000, biaya MTQ tingkat desa Rp.8.740.000. Pengadaan alat PKK Rp 15.000.000. Dan bantuan bibit pertanian / rehabilitasi bendungan kecil atau dana ketahanan pangan sebesar Rp 179.685.800.
Penyediaan aset perkantoran Rp46.000.000 seluruh kegiatan tersebut di tahun 2022.
Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2023 penyelenggara posyandu Rp 24 000.000. Pengadaan sarana dan prasarana Rp 10.000.000.
Bantuan pertanian dan pertenakan atau ketahanan pangan Rp 49.950.000.
Untuk itu Faisal Kadrin Dube, mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian maupun Kejaksaan untuk mengusutnya. Sebab beberapa item kegiatan yang bersumber keuangan desa yang sudah kita jabarkan tadi, hasil penelusuran tidak jelas penggunaan nya, serta selayaknya untuk ditelisik.
Faisal menambahkan jika dalam penggunaan anggaran desa terbukti tidak sesuai dengan peruntukannya, tentu ada potensi terjadinya kerugian negara. Maka pihak hukum sepantasnya memberikan hukum yang setimpal kepada siapapun yang ikut menggerogoti dana desa tersebut. Agar menjadi efek jera kepada mereka atau pejabat desa yang melakukan perbuatan korupsi. Karena penegakan supremasi hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya kepada siapapun pelakunya. Sebab selama beberapa setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan dana desa dengan tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat, bukan untuk digerogoti oknum tertentu untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan. tandas Faisal..
Selanjutnya sampai berita ini ditulis pihak media belum mendapat jawaban dari kepala desa Kuning abadi, karena saat pesan WhatsApp yang sudah di sampaikan sampai saat ini belum ada jawabannya.[Hidayat]
