Buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” Dosen dan Mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ Terbit

Waspada Indonesia

- Redaksi

Selasa, 25 Juni 2024 - 20:06 WIB

50376 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” karya Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si., Zulkifli, Diki Abdul Kodir M, dan Edi Rahman. “Alhamdulillah, sudah selesai cetak. Kamis yang lalu, sudah saya terima bukunya. Sudah dikirim juga ke penulis yang lain oleh penerbit,” kata Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si., salah satu penulis buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila,” Selasa (25/6/2024).

Buku setebal 187 halaman terbitan Mahara Publishing tersebut, ungkap Rahmat Salam, berawal dari diskusi kelas Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan menggabungkan teori dan praktik kebijakan publik. Selain itu, dikaitkan dengan dasar dan filosofis dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

“Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam bagi para pembaca. Dalam buku ini, juga dibahas tentang berbagai aspek penting kebijakan publik, seperti pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik, proses perumusan dan implementasi kebijakan publik, dan analisis dampak kebijakan publik,” ujarnya.

Baca Juga :  Mendagri Resmi Perpanjang Fitriany Farhas Pj Bupati Nagan Raya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dilanjutkannya, buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” juga membahas tentang etika dan akuntabilitas dalam kebijakan publik dan peran Pancasila dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dilengkapi pula dengan contoh dan studi kasus aktual di Indonesia, untuk membantu para pembaca memahami aplikasi teori kebijakan publik dalam kehidupan nyata.

“Secara keseluruhan, ada enam bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Konsep Dasar Kebijakan Publik, Bab III Pancasila Sebagai Fondasi Filosofis Kebijakan Publik di Indonesia, Bab IV Pengamalan Pancasila dalam Kebijakan Publik di Berbagai Bidang, Bab V Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pancasilais, dan Bab VI Kesimpulan, Rekomendasi dan Harapan,” sebutnya.

Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si merupakan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta; mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembangunan, Perencanaan, Administrasi Islam dan Teori Organisasi, sekaligus Dosen Magister Ilmu Administrasi: Teori Administrasi, Perencanaan Strategis, Kebijakan Publik dan Administrasi Pembangunan. Sementara, Zulkifli, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (2008-2015), pernah bekerja di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tahun 2017 sampai sekarang, berkerja sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten di Kementerian Desa.

Baca Juga :  PPWI Adakan Kunjungan Kehormatan ke Duta Besar Maroko

Selanjutnya, Diki Abdul Kodir M, mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ (2023-sekarang), Pengelola Data Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan SMP (2016-2019); Pengadministrasi Tata Usaha, Pusat Prestasi Nasional (2020-2023); dan Pengadministrasi Keuangan, Balai Pengelolaan PengujianPendidikan (2024-sekarang). Edi Rahman Guru sendiri, mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ, merupakan guru SMK Negeri 2 Tenggarong. Saat ini (2022-2027), Sekretaris Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kutaikartanegara.

Berita Terkait

Ketua DPC LSM TRINUSA Lampung Selatan Sekaligus Panglima TRIGER DPD Provinsi Lampung, Ferdy Saputra, Siap Hadiri Rapat Koordinasi Aksi Unjuk Rasa di KPK RI
LSM Trinusa DPD Lampung Akan Gelar Aksi di KPK 21 April, Soroti Dugaan Kejanggalan Banjir, Hibah Rp60 Miliar, Program Umroh berulang serta Proyek PUPR Bermsalah
Ketua Umum DePA-RI Minta Menteri Haji Tidak Ceroboh Soal War Tiket Haji
Tolak Gerakan BEM SI Jawabarat, Kasus Andri Yunus Jangan Dijadikan Alibi untuk Aksi Provokatif dan Cederai Simbol Negara
PJT Provinsi Lampung Hadiri Halal Bihalal di Jakarta, Pererat Tali Silaturahmi Lintas Wilayah
Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Rp11,42 Triliun dan Ratusan Ribu Hektare Lahan Hasil Penyelamatan ke Negara
Disdukcapil Riau Dilanda Kontroversi: Ros Diblokir Setelah Tolong Warga, Bunga Ditolak Karena Aturan Baju
PA-Malut Desak DPP Demokrat Beri Perlindungan Hukum Terkait Kasus Aksandri Kitong

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 12:53 WIB

Lambannya Penyidikan Proses Hukum Dugaan Penyimpangan Dana Bos; Ketua DPC Grib Jaya Angkat Bicara

Rabu, 1 April 2026 - 15:52 WIB

Protes Hasil Pemeriksan, Korban Penganiayaan Laporkan Oknum Penyidik Ke Wasidik Polda Lampung

Sabtu, 28 Maret 2026 - 18:07 WIB

Sinergi Keluarga Korban dan Penasehat Hukum Rahma Amin, S.H. & Partners Apresiasi Gerak Cepat Polres Pesibar

Minggu, 18 Januari 2026 - 12:32 WIB

LSM Amunisi Desak Kejati Lampung Periksa Kadiskes Pesisir Barat Terkait Dugaan Indikasi KKN dalam Realisasi Anggaran 2025

Kamis, 8 Januari 2026 - 21:34 WIB

Ketua DPRD Pesisir Barat Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Undangan Pertama di Pelantikan PAW

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:00 WIB

LSM AMUNISI Desak Transparansi, Ancam Laporkan Dinas Kesehatan Pesisir Barat ke Kejati Lampung

Rabu, 24 Desember 2025 - 14:22 WIB

DPC Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Resmi Berdiri di Kabupaten Pesisir Barat

Senin, 22 September 2025 - 12:51 WIB

LSM SIMULASI Lampung Soroti Dugaan Kecurangan Rp 12 Miliar di Dinas Kesehatan Pesisir Barat

Berita Terbaru

DAERAH

Praktik Pengoplosan Gas LPG Subsidi Dibongkar Polda Babel

Sabtu, 18 Apr 2026 - 13:13 WIB