Pengadaan Mobil Dinas Sudah Dianggarkan Tahun 2024

NORMAN SEMBIRING

- Redaksi

Senin, 24 November 2025 - 00:32 WIB

50508 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ROKAN HILIR — Waspadaindonesia.com

Menanggapi maraknya pemberitaan yang menyebut Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, sebagai pihak yang meminta pengadaan mobil dinas mewah jenis Toyota Alphard, dua tokoh masyarakat, Hery Syahputra dan Wahyu Anda Ris, memberikan klarifikasi untuk meluruskan isu yang dinilai telah berkembang tanpa dasar yang jelas.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pernyataannya, Hery Syahputra menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut bukan permintaan baru dan bukan pula usulan dari Wakil Bupati saat ini, melainkan program yang sudah tercantum dalam APBD tahun anggaran 2024, yang disusun dan disahkan sebelum Jhony Charles menjabat.

 

“Faktanya, mobil itu sudah dianggarkan sejak 2024 pada masa kepala daerah sebelumnya. Jadi tidak benar jika disebut Wakil Bupati sekarang yang meminta atau mengusulkan pengadaan tersebut,” ujar Hery Syahputra.

 

Wahyu Anda Ris: Wabup Justru Sangat Mengerti Kondisi Rokan Hilir

 

Sementara itu, Wahyu Anda Ris menambahkan bahwa Wakil Bupati saat ini sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat Rokan Hilir dan tidak pernah meminta fasilitas baru yang dianggap tidak mendesak.

Baca Juga :  Ismail Sarlata : " Perolehan Suara di Situs Resmi KPU, belum dapat dijadikan Informasi sepihak. "

 

“Mari kita luruskan. Wabup tidak ada mengajukan atau meminta Alphard. Beliau sangat mengerti kondisi daerah yang sedang sulit. Isu bahwa Wabup mengutamakan kemewahan itu tidak benar sama sekali,” tegas Wahyu Anda Ris.

 

Ia juga menekankan bahwa kendaraan dinas adalah inventaris pemda, bukan fasilitas pribadi, dan semua proses pengadaannya mengikuti aturan anggaran yang sudah disahkan jauh sebelum Wabup menjabat.

 

Pengadaan Sudah Tercatat Resmi dalam Dokumen APBD 2024

 

Pihak yang memahami dokumen anggaran membenarkan bahwa pengadaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari pembaruan aset pemda yang sudah direncanakan sejak lama.

 

Hal ini sekaligus membantah tuduhan bahwa ada permintaan khusus dari Wakil Bupati.

 

“Ini bukan usulan baru. Tidak bisa dibatalkan begitu saja tanpa mekanisme yang jelas. Jadi narasi yang berkembang seolah-olah Wabup meminta mobil miliaran itu tidak sesuai fakta,” sambung Hery Syahputra.

Baca Juga :  Terkait Aksi Demo INPEST, Bupati Rohil Duga Aksi Ditunggangi Oknum Jelang Tahun Politik

 

Mengajak Publik Tidak Terprovokasi

 

Baik Hery Syahputra maupun Wahyu Anda Ris meminta masyarakat untuk melihat persoalan ini secara objektif dan tidak mudah percaya pada opini yang belum tentu berdasar.

 

“Informasi harus dilihat dari dokumen. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang tidak benar. Pemerintah daerah terbuka untuk menunjukkan bahwa anggaran itu memang sudah ada sejak 2024,” kata Wahyu Anda Ris.

 

Penutup

 

Dengan bantahan ini, Hery Syahputra dan Wahyu Anda Ris berharap isu pengadaan mobil dinas tidak lagi dipelintir menjadi seolah-olah berasal dari permintaan Wakil Bupati saat ini. Mereka menegaskan bahwa prioritas utama pemda tetap pada kebutuhan masyarakat, bukan fasilitas mewah pejabat.

 

“Kami hanya ingin masyarakat tahu fakta sebenarnya. Jangan sampai opini liar menutupi kerja-kerja pemimpin daerah yang sedang berupaya memperbaiki Rokan Hilir,” tutup Hery Syahputra.(**)

Berita Terkait

LSM KPK INDEPENDEN ROHIL MINTA APH TINDAK PERAMPASAN HUTAN MANGROVE
Pasca Ricuh Panipahan, Kapolda Riau Minta Maaf dan Dorong Pemulihan Kepercayaan Publik
Akses ke Sekolah Makin Kokoh, Jembatan Presisi di Rohil Mulai Dicor
Wakil Bupati Rohil Jhony Charles BBA MBA Ucapkan Selamat Hari Guru Nasional Ke-80
Dituding Abaikan Penyitaan Negara,PT SIS Disorot ; Masyarakat Adat Sakai Minta Ketegasan PT Agrinas
Wabup Rohil Resmi Adukan Mujahirin ke Polres Rohil,Tokoh Adat;Menyentuh Marwah Daerah
Jhony Charles Klarifikasi Tuduhan Sebagai Pemodal,Itu Hoaks dan Fitnah
Diduga Dana BOS Tidak Tepat Sasaran;Ruang SD Negeri 006 Raja Bejamu Banyak Yang Keropos.

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 09:25 WIB

eksekusi uang pengganti Rp1,375 miliar terkait perkara korupsi pembukaan badan jalan di Pesisir Barat

Sabtu, 18 April 2026 - 10:57 WIB

Damkar Pesisir Barat Evakuasi Ular Kobra 2 Meter di Dapur Rumah Warga

Kamis, 2 April 2026 - 12:53 WIB

Lambannya Penyidikan Proses Hukum Dugaan Penyimpangan Dana Bos; Ketua DPC Grib Jaya Angkat Bicara

Rabu, 1 April 2026 - 15:52 WIB

Protes Hasil Pemeriksan, Korban Penganiayaan Laporkan Oknum Penyidik Ke Wasidik Polda Lampung

Sabtu, 28 Maret 2026 - 18:07 WIB

Sinergi Keluarga Korban dan Penasehat Hukum Rahma Amin, S.H. & Partners Apresiasi Gerak Cepat Polres Pesibar

Minggu, 18 Januari 2026 - 12:32 WIB

LSM Amunisi Desak Kejati Lampung Periksa Kadiskes Pesisir Barat Terkait Dugaan Indikasi KKN dalam Realisasi Anggaran 2025

Kamis, 8 Januari 2026 - 21:34 WIB

Ketua DPRD Pesisir Barat Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Undangan Pertama di Pelantikan PAW

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:00 WIB

LSM AMUNISI Desak Transparansi, Ancam Laporkan Dinas Kesehatan Pesisir Barat ke Kejati Lampung

Berita Terbaru