Warga Keluhkan Sulitnya Bayar Pajak Motor di Samsat Mall MBK: Terkendala Aturan KTP Asli Sesuai BPKB

hayat

- Redaksi

Senin, 9 Maret 2026 - 15:13 WIB

5083 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG – Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di gerai Samsat Mall Boemi Kedaton (MBK) dikeluhkan oleh warga. Hal ini terjadi setelah sejumlah wajib pajak mengaku tidak dapat memproses pembayaran pajak tahunan mereka lantaran tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang identitasnya sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kejadian bermula saat salah satu warga inisial HD bermaksud menunaikan kewajibannya membayar pajak motor di gerai tersebut. Namun, setibanya di lokasi, petugas menolak memproses permohonan tersebut dengan alasan dokumen KTP yang dilampirkan tidak sesuai dengan nama yang tertera di BPKB. Meskipun pemilik kendaraan telah memberikan penjelasan, pihak Samsat tetap bersikukuh pada aturan bahwa sinkronisasi data KTP dan BPKB adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Baca Juga :  LSM Trinusa Soroti Dugaan Korupsi Dana BOS di Provinsi Lampung

“Sudah sampai di Samsat MBK, tapi tetap tidak bisa diproses karena alasan KTP tidak sesuai dengan BPKB,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Penolakan ini menjadi sorotan mengenai prosedur administrasi yang dianggap kurang fleksibel bagi kendaraan yang status kepemilikannya sudah berpindah tangan namun belum dilakukan proses Balik Nama (BBNKB). Berdasarkan aturan yang berlaku, syarat utama pembayaran pajak kendaraan bermotor memang mewajibkan adanya KTP asli pemilik sesuai STNK dan BPKB guna validasi data.
Pihak berwenang mengimbau kepada masyarakat yang menghadapi kendala serupa untuk segera melakukan proses balik nama kendaraan. Hal ini bertujuan agar identitas kepemilikan kendaraan menjadi valid dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pengurusan administrasi di masa mendatang.

Baca Juga :  KOALISI PENGAWAS DEMOKRASI PROVINSI LAMPUNG SIAP KAWAL NETRALITAS DAN INTEGRITAS PILKADA PSU KABUPATEN PESAWARAN  

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap adanya solusi atau kemudahan prosedur agar semangat warga dalam membayar pajak tidak terhambat oleh kendala administratif yang kaku.

Berita Terkait

Pemerintah Pusat Apresiasi Kepemimpinan Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Pertanian dan Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Lampung Hadiri Pelantikan DPD dan DPC Apdesi Merah Putih Se Lampung
Enam Pejabat Dilantik, Pemprov Lampung Dorong Birokrasi Adaptif dan Berdampak
DPC ASWIN Pringsewu Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran 2025 Sekretariat DPRD ke Kejati Lampung
Gubernur Lampung Dorong Sinergi Antar Partai Politik untuk Perkuat Ketahanan Pangan
DPC LSM Trinusa Lampung Barat Soroti Hak Guru yang Belum Terbayarkan di Momentum Hari Buruh 2026
Di Bandar Lampung 600 Aparat Gabungan Kawal May Dai
Sidang Korupsi PI LEB, Eks Pj Gubernur Lampung Mengaku Tak Tahu dan Tak Kuasai Pengelolaan Dana

Berita Terkait

Minggu, 10 Mei 2026 - 09:54 WIB

UPT SMP Negeri 1 Gelar Acara Perpisahan Kelas IX Tahun Ajaran 2025 – 2026

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:01 WIB

Tersangka saat tiba di Polres Pringsewu dan hendak dimasukan ke sel tahanan

Kamis, 7 Mei 2026 - 19:58 WIB

Dipicu Emosi dan Cemburu Buta, Suami di Pringsewu Tega Aniaya Istri Pakai Sajam

Kamis, 7 Mei 2026 - 10:10 WIB

Dugaan Penyimpangan Anggaran 2025: 8 Pos Belanja Sekretariat DPRD Pringsewu Disorot, Publik Desak Bupati Rombak Total Struktur Birokrasi

Rabu, 6 Mei 2026 - 19:40 WIB

Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Pringsewu Bermasalah, DPC ASWIN Mendesak Bupati Merombak Total Struktur Birokrasi

Rabu, 6 Mei 2026 - 18:46 WIB

Pemkab Pringsewu & BPK RI Gelar Exit Meeting

Selasa, 5 Mei 2026 - 12:45 WIB

Polisi saat melakukan olah TKP tenggelamnya bocah 8 tahun di kolam ikan Pekon Purwodadi, Adiluwih

Senin, 4 Mei 2026 - 17:46 WIB

Bola Panas Kasus Dugaan Mark-up Anggaran DPRD Kini di Tangan Kejari Pringsewu, Masyarakat Minta Proses Hukum Tegas

Berita Terbaru