Aceh Tenggara, WASPADA INDONESIA | 6 Januari 2026 – Nyali Kepolisian Daerah (Polda) Aceh kini diuji. Ketua DKD LSM Kaliber Aceh, Zoelkanedi (ZK), bersama Ketua DPD LSM Penjara Provinsi Aceh, Pajri Gegoh, secara terbuka menantang aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan skandal penggunaan BBM jenis Solar subsidi oleh alat berat milik PT Hutama Karya di Aceh Tenggara.
Dugaan penyimpangan ini ditemukan pada operasional alat berat (Excavator) yang mengerjakan proyek perbaikan jalan nasional dan penanganan longsor di wilayah Ketambe, Darul Hasanah, hingga Babul Rahmah. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Hutama Karya seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan regulasi dengan menggunakan BBM industri (Dexlite/Non-Subsidi).
Soroti Dugaan Keterlibatan “Orang Kuat”
Tak hanya soal BBM, kedua lembaga swadaya masyarakat ini juga menyoroti adanya aroma kongkalikong dalam operasional di lapangan. Mereka menuding adanya keterlibatan oknum tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di Aceh Tenggara sebagai pemasok Solar subsidi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Kami menantang Polda Aceh untuk berani menyentuh siapa pun yang bermain di balik ini. Jangan sampai ada kesan tebang pilih karena melibatkan nama-nama tertentu atau perusahaan besar,” tegas mereka kepada media, Selasa (6/1).
Langgar Aturan Pidana
Berdasarkan regulasi, alat berat untuk kepentingan industri dilarang keras mengonsumsi Solar subsidi. Hal ini merujuk pada:
Perpres No. 191 Tahun 2014: Mengatur bahwa Solar subsidi hanya untuk rakyat kecil dan pelayanan umum tertentu.
UU No. 22 Tahun 2001 (Migas): Penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat diancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda Rp 60 miliar.
”Modus operandi ini diduga dilakukan untuk menekan biaya operasional demi keuntungan pribadi atau kelompok, namun merugikan negara dan masyarakat kecil yang lebih berhak atas subsidi tersebut,” tambah Pajri Gegoh.
Desakan Penegakan Hukum
LSM Kaliber dan Penjara menyatakan tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pihak kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Hutama Karya masih dalam upaya konfirmasi terkait tudingan serius tersebut.( aliasa).
