Ketum PPA Desak Presiden Ringankan Tagihan PDAM dan PLN bagi Korban Banjir di Aceh

REDAKSI BANDA ACEH

- Redaksi

Selasa, 6 Januari 2026 - 21:04 WIB

50187 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Waspadaindonesia.com | BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA) Prof. Adjunt Maniarti, S.E M.Kes, secara resmi meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberikan kompensasi khusus berupa keringanan beban pembayaran layanan PDAM dan PLN bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat kondisi ekonomi warga yang kian terpuruk setelah harta benda dan sarana usaha mereka terendam banjir selama beberapa hari terakhir.

Poin Utama Desakan Ketum PPA:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Keringanan Biaya: Meminta pemerintah pusat memberikan subsidi atau pembebasan tagihan listrik (PLN) dan air bersih (PDAM) selama masa pemulihan pascabanjir.

Baca Juga :  Polda Aceh Gelar Kejuaraan Menembak Ibu Asuh Polwan Polda Aceh Cup 2023 Digelar

2. Kondisi Ekonomi: Menekankan bahwa warga saat ini harus fokus pada perbaikan rumah dan kebutuhan pokok, sehingga tagihan rutin akan menjadi beban yang sangat berat.

3. Akses Air Bersih: Menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih pascabanjir untuk mencegah wabah penyakit di lingkungan pengungsian dan pemukiman.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden agar melihat langsung kesulitan warga kami. Selain bantuan logistik, keringanan biaya bulanan seperti listrik dan air akan sangat membantu mereka untuk bangkit kembali,” ujar Ketum PPA dalam pernyataan resminya.

Baca Juga :  Serah Terima SK Kepengurusan IWOI Aceh Selatan Periode 2023 - 2028

Harapan untuk Pemerintah Pusat

Ketum PPA berharap kebijakan ini dapat segera diputuskan melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan jajaran direksi BUMN. PPA juga berkomitmen untuk terus mengawal penyaluran bantuan di lapangan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling terdampak.

Hingga saat ini, ribuan warga di beberapa titik di Aceh masih berupaya membersihkan sisa-sisa lumpur, sembari berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk meringankan beban finansial mereka.[Redaksi]

Berita Terkait

MBG Jangan Jadi Eksperimen: SPPG Ditinggalkan, Kantin Dipaksakan
Muslim Ayub Dorong Dana Otsus Aceh Tanpa Batas Waktu dalam Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh
Perkuat Layanan Ibu & Anak, Muhammad Nur Dipercaya Pimpin RSIA Banda Aceh
Warga Desak: Mualem Istirahat Total! Urusan Pemerintahan Ditipkan Sementara
Warga: Mualem Fokus Sembuh Dulu, Urusan Pemerintahan Didelegasikan Sementara
Agustus 2026 Azanuddin Kurnia Terima Dua Penghargaan Bergengsi
3. Proyek Pengadaan Kitab Dana Otsus Aceh Rp50,53 Miliar Diduga Dikuasai 10 Perusahaan
21 DPC Merapat, Sayuti Abubakar Jadi Kandidat Kuat Ketua Demokrat Aceh

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 22:27 WIB

Pelajar 16 Tahun Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Kasus Persetubuhan terhadap Anak di Pringsewu

Rabu, 9 September 2026 - 17:57 WIB

Pemkab Pringsewu Salurkan Bantuan 21,63 Ton Beras Kepada Masyarakat Banyuwangi

Selasa, 8 September 2026 - 13:41 WIB

Bupati Pringsewu Jawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terkait Rancangan Perubahan APBD 2O26

Senin, 7 September 2026 - 20:23 WIB

Bupati Pringsewu Sampaikan Rancangan Perubahan APBD

Jumat, 4 September 2026 - 13:36 WIB

Mantan Kabag Humas Pringsewu Dwi Murniati Fitri Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun

Kamis, 3 September 2026 - 14:17 WIB

Wabup Pringsewu Turun Langsung ke Pasar Pagelaran, Sapa Warga & Kendalikan Harga Pangan

Rabu, 2 September 2026 - 20:05 WIB

Si Jago Merah Lalap Satu Hektar Lahan Perkebunan Jati di Ambarawa, Pringsewu

Selasa, 1 September 2026 - 19:47 WIB

Pemkab Pringsewu Adakan Pembinaan SPIP Terintegrasi 2026

Berita Terbaru

BANDA ACEH

MBG Jangan Jadi Eksperimen: SPPG Ditinggalkan, Kantin Dipaksakan

Kamis, 10 Sep 2026 - 22:45 WIB