Ketum PPA Desak Presiden Ringankan Tagihan PDAM dan PLN bagi Korban Banjir di Aceh

REDAKSI BANDA ACEH

- Redaksi

Selasa, 6 Januari 2026 - 21:04 WIB

50203 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Waspadaindonesia.com | BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA) Prof. Adjunt Maniarti, S.E M.Kes, secara resmi meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberikan kompensasi khusus berupa keringanan beban pembayaran layanan PDAM dan PLN bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat kondisi ekonomi warga yang kian terpuruk setelah harta benda dan sarana usaha mereka terendam banjir selama beberapa hari terakhir.

Poin Utama Desakan Ketum PPA:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Keringanan Biaya: Meminta pemerintah pusat memberikan subsidi atau pembebasan tagihan listrik (PLN) dan air bersih (PDAM) selama masa pemulihan pascabanjir.

Baca Juga :  Ancaman Kekerasan pada Pilkada Aceh Kian menguat, Forum LSM Perkuat Barisan Pemantau

2. Kondisi Ekonomi: Menekankan bahwa warga saat ini harus fokus pada perbaikan rumah dan kebutuhan pokok, sehingga tagihan rutin akan menjadi beban yang sangat berat.

3. Akses Air Bersih: Menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih pascabanjir untuk mencegah wabah penyakit di lingkungan pengungsian dan pemukiman.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden agar melihat langsung kesulitan warga kami. Selain bantuan logistik, keringanan biaya bulanan seperti listrik dan air akan sangat membantu mereka untuk bangkit kembali,” ujar Ketum PPA dalam pernyataan resminya.

Baca Juga :  Dirresnarkoba Polda Aceh Hadiri Peluncuran Kampung Bebas Narkoba di Punge Blang Cut

Harapan untuk Pemerintah Pusat

Ketum PPA berharap kebijakan ini dapat segera diputuskan melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan jajaran direksi BUMN. PPA juga berkomitmen untuk terus mengawal penyaluran bantuan di lapangan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling terdampak.

Hingga saat ini, ribuan warga di beberapa titik di Aceh masih berupaya membersihkan sisa-sisa lumpur, sembari berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk meringankan beban finansial mereka.[Redaksi]

Berita Terkait

Sayuti Achmad Road Show ke Pantai Barat Selatan, Dapat Sambutan Antusias Demi Pembaruan PWI Aceh
Ketua Fast Respon Counter Polri DPW Aceh : Mari Kawal Program Kapolri Baru, Komitmen Pengawasan Dan Sinergi Tak Boleh Kendur
Gubernur Aceh Lantik Taufik sebagai Penjabat Sekda demi Jaga Stabilitas Pemerintahan
Marzuki Kadis DTPHP Nagan Raya Terima Piagam Penghargaan pada Workshop Sasaran Indikatif Tanaman Pangan 2027
Fast Respon DPW Aceh Sampaikan Selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas Persetujuan Komisi III DPR
Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kapolda Aceh
Bea Cukai Aceh Turut Bahas Sekuritas Bandara Sultan Iskandar Muda
Bea Cukai Aceh Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp1,83 Miliar

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Hari Kedua Ops Patuh Toba 2026, Satlantas Polres Karo Edukasi Pengendara Lewat Radio dan Turun ke Jalan

Senin, 26 Oktober 2026 - 08:28 WIB

Pererat Silaturahmi, Bupati dan Wabup Karo Hadiri Kerja Tahun di Sejumlah Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Hadiri Rakornas TPAKD Bersama Presiden Prabowo, Bupati Karo Perkuat Akses Keuangan Warga

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Akhirnya! Jalan Rusak Puluhan Tahun Kutabuluh – Kutamale Mulai Diperbaiki

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:05 WIB

Pemkab Karo Raih Predikat INFORMATIF di KI Sumut Award 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:32 WIB

Bupati Karo dan Kajari Perkuat Perlindungan Guru Lewat Program Jaksa Sahabat Pendidik

Senin, 19 Oktober 2026 - 09:49 WIB

Pemkab Karo Diundang Tampilkan Potensi Wisata dan UMKM di FLEI 2026 Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 10:30 WIB

BUPATI KARO USULKAN 19 RANPERDA DI PARIPURNA DPRD, BAHAS PENDIDIKAN HINGGA KETAHANAN PANGAN

Berita Terbaru