Ketum PPA Desak Presiden Ringankan Tagihan PDAM dan PLN bagi Korban Banjir di Aceh

REDAKSI BANDA ACEH

- Redaksi

Selasa, 6 Januari 2026 - 21:04 WIB

50151 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Waspadaindonesia.com | BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA) Prof. Adjunt Maniarti, S.E M.Kes, secara resmi meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberikan kompensasi khusus berupa keringanan beban pembayaran layanan PDAM dan PLN bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat kondisi ekonomi warga yang kian terpuruk setelah harta benda dan sarana usaha mereka terendam banjir selama beberapa hari terakhir.

Poin Utama Desakan Ketum PPA:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Keringanan Biaya: Meminta pemerintah pusat memberikan subsidi atau pembebasan tagihan listrik (PLN) dan air bersih (PDAM) selama masa pemulihan pascabanjir.

Baca Juga :  Adam Depok FC Ajukan Banding Ke Komdis Aceh. Ini Tuntutannya

2. Kondisi Ekonomi: Menekankan bahwa warga saat ini harus fokus pada perbaikan rumah dan kebutuhan pokok, sehingga tagihan rutin akan menjadi beban yang sangat berat.

3. Akses Air Bersih: Menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih pascabanjir untuk mencegah wabah penyakit di lingkungan pengungsian dan pemukiman.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden agar melihat langsung kesulitan warga kami. Selain bantuan logistik, keringanan biaya bulanan seperti listrik dan air akan sangat membantu mereka untuk bangkit kembali,” ujar Ketum PPA dalam pernyataan resminya.

Baca Juga :  Tokoh Pemuda Aceh Sebut Darni M. Daud Sudah Pengalaman Bisa Bawa Harapan Baru di Aceh

Harapan untuk Pemerintah Pusat

Ketum PPA berharap kebijakan ini dapat segera diputuskan melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan jajaran direksi BUMN. PPA juga berkomitmen untuk terus mengawal penyaluran bantuan di lapangan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling terdampak.

Hingga saat ini, ribuan warga di beberapa titik di Aceh masih berupaya membersihkan sisa-sisa lumpur, sembari berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk meringankan beban finansial mereka.[Redaksi]

Berita Terkait

SEKDA Aceh Jebak Muallem dengan Kebijakan JKA
Andika Salah Satu disabilitas Nagan Raya Berangkat Ke Jakarta. Ingin Carik Angin Kota Mini
Yahdi Hasan Masuk Bursa Ketua DPRA, Harapan Wilayah Tengah Menguat
Inilah 75 Khatib Jumat Banda Aceh
PWI Aceh Tegaskan Wartawan Tak Perlu Hadir dalam Pemanggilan Polda, Soroti Pentingnya Perlindungan Profesi Jurnalis
Preman Beraksi di Dalam Polda Metro Jaya, Ketua DPW Fanst Respon Aceh: Ini Tamparan Keras untuk Polri!
Anggota DPRA Tegaskan Tidak Ada Mosi Tidak Percaya, Lembaga Tetap Solid Jalankan Fungsi
Distribusi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Aceh Capai 925.193 Ton

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 08:04 WIB

Wabup Pringsewu Umi Laila saat mendampingi tim KONI Pusat di Bendungan Way Sekampung

Jumat, 17 April 2026 - 05:54 WIB

PANTASTIS! Anggaran Bimtek Rp 1,67 Miliar dan Jasa Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Pringsewu Dipertanyakan

Kamis, 16 April 2026 - 20:53 WIB

Didampingi Wabup, KONI Pusat Survei Venue Olahraga Dayung dan Ski Air PON 2032 Di Kabupaten Pringsewu

Kamis, 16 April 2026 - 13:08 WIB

DPC ASWIN PRINGSEWU: JAWABAN KABAG UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD PRINGSEWU MEMBINGUNGKAN, PUBLIK BERHAK TAHU DATA ANGGARAN

Kamis, 16 April 2026 - 10:35 WIB

DPC ASWIN Pringsewu Desak Sekretariat DPRD Tegakkan Transparansi

Kamis, 16 April 2026 - 07:22 WIB

DATA TERUNGKAP: ANGGARAN MAKAN MINUM DPRD PRINGSEWU TAHUN 2025 MENCAPAI RP1,35 MILIAR, DINILAI TIDAK WAJAR DAN MEMBOROSKAN

Selasa, 14 April 2026 - 20:23 WIB

Wabup Pringsewu Umi Laila Hadiri Pengajian Akbar Harlah Ke-50 Ponpes Yasmida Ambarawa

Selasa, 14 April 2026 - 18:49 WIB

Bupati Pringsewu Buka Sosialisasi Literasi & Inklusi Keuangan Sicantiks

Berita Terbaru