Kutacane — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara akan memanggil Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk dimintai klarifikasi setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dugaan penumpukan logistik bantuan bencana di salah satu gudang milik BPBD.
Video yang beredar luas di media sosial itu menampilkan sejumlah barang bantuan masih tersimpan dalam jumlah cukup banyak. Di dalam tayangan tersebut, terlihat warga bersama petugas membuka pintu gudang dan menunjukkan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, dan perlengkapan lainnya yang masih tersusun di rak dan lantai gudang.
Menindaklanjuti hal itu, anggota Komisi C DPRK Aceh Tenggara, Mirza Al Mahbubi, mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pimpinan dewan dan ketua komisi untuk mengambil langkah lanjutan. Komisi C disebut akan segera menjadwalkan pertemuan dengan pihak BPBD guna meminta penjelasan langsung atas temuan yang menimbulkan tanya di kalangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mirza, dirinya saat ini sedang berada di Banda Aceh untuk urusan dinas. Ia menyarankan agar informasi lebih lengkap mengenai agenda pemanggilan dapat ditanyakan langsung kepada Ketua Komisi C, Mufty Desky. Namun hingga berita ini disusun, upaya untuk menghubungi ketua komisi belum berhasil.
Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Mohd Asbi, yang juga dikonfirmasi lewat pesan singkat belum memberikan penjelasan rinci. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya saat ini masih di luar daerah, dan berjanji akan memberikan keterangan setelah tiba kembali di Kutacane.
Munculnya dugaan terkait tidak tersalurkannya bantuan tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Aceh Tenggara, terutama mengingat daerah ini cukup sering dilanda bencana alam seperti banjir dan longsor. Warga mempertanyakan alasan logistik tersebut masih berada di gudang, padahal terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan bantuan dalam beberapa pekan terakhir.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak BPBD mengenai status logistik yang ditampilkan dalam video. Publik pun menunggu kejelasan, termasuk apakah barang-barang tersebut merupakan cadangan yang memang belum dijadwalkan untuk disalurkan, atau ada kendala administratif yang menyebabkan keterlambatan distribusi.
Komisi C DPRK menilai klarifikasi dari BPBD penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanganan bencana di daerah. Dewan berharap pemanggilan tersebut nantinya bisa memberikan gambaran utuh soal pengelolaan bantuan, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang keliru di tengah masyarakat.
Pihak dewan juga berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya fungsi-fungsi pelayanan publik, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Penanganan bantuan bencana menjadi salah satu fokus pengawasan, mengingat fungsinya yang sangat vital saat terjadi situasi darurat.
Komisi akan menunggu kepulangan para pihak terkait dari luar daerah sebelum menggelar pertemuan resmi di gedung DPRK Aceh Tenggara. Dalam waktu dekat, seluruh pihak yang berkepentingan akan dihimpun untuk membahas persoalan ini secara menyeluruh, agar tidak ada yang merasa dirugikan dan kejelasan informasi dapat diperoleh secara terbuka.
Laporan : Salihan Beruh
