Anak Mantan Bupati Aceh Tengah Disebut Terlibat Kasus Korupsi APE, Alamp Aksi : Jangan Tebang Pilih!!!

Waspada Indonesia

- Redaksi

Minggu, 11 Agustus 2024 - 18:16 WIB

50268 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Kasus korupsi pengadaan alat permainan edukasi (APE) Kabupaten Aceh Tengah yang sudah dibawa ke meja hijau diharapkan tidak berhenti sampai penetapan hukuman kepada tiga narapidana, namun perkara ini harus diusut hingga tuntas kemana saja alirannya. Mengingat di dalam persidangan juga terungkap bahwa uang hasil korupsi pengadaan APE yang merugikan negara Rp 1 Milyar lebih itu uangnya mengalir kepada anak mantan Bupati Aceh Tengah Shabela Abu Bakar yakni ME, SW dan PN.

“Di dalam fakta persidangan 2 November 2023 lalu juga sudah terungkap aliran dana itu kemana saja. Jadi, pihak penegak hukum harus segera mengusut tuntas persoalan ini, jangan ada istilah pandang bulu,” ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi), Mahmud Padang 7 Agustus 2024.

Mahmud menjelaskan, pengadaan APE dalam dan luar untuk TK se-Kabupaten Aceh Tengah itu bersumber dari Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 2,47 milyar.

Baca Juga :  Penahanan 1 (Satu) Orang Tersangka Dugaan Tipikor Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Indragiru Hilir TA. 2012

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Walaupun sudah ditetapkan terpidana, namun pemberi dan penerima aliran dana korupsi tersebut juga harus ditetapkan sebagai tersangka sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan benar-benar tuntas dan tidak terkesan tebang pilih, tidak boleh ada upaya melindungi pihak tertentu,” tegasnya.

Menurut Mahmud, fakta persidangan adalah bukti baru untuk dilakukan penyelidikan. “Sungguh sangat disayangkan jika fakta pengadilan itu diabaikan, dan pihak-pihak yang diduga menerima dan menikmati uang kotor itu dibiarkan tidak terjerat hukum. Hal ini akan membuat publik melihat bahwa keadilan masih dijalankan setengah hati oleh aparat penegak hukum,” tambahnya.

Seharusnya, kata Mahmud, adanya pengembangan kasus yang tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi tersebut dan tidak berhenti pada tidak terpidana yang telah ditetapkan, karena terungkap di persidangan adanya pihak lain yang juga tersandung kasus tersebut.

Baca Juga :  CERI Nilai Pernyataan KPK Terlalu Prematur Soal Eskpor Bijih Nikel 5,3 juta Ton ke China Bukan Penyeludupan

Untuk itu, Mahmud mendesak agar para penerima/pengamat aliran uang korupsi pengadaan APE itu ditetapkan kembali sebagai tersangka, walaupun mereka adalah anak mantan orang nomor satu di daerah tersebut. “Pihak Kejari Aceh Tengah harus berani mengusulkan tahapan tindaklanjut dari perkara yang telah diputuskan itu karena masih ada pihak yang terlibat yang belum mendapat ganjaran yang setimpal sesuai hukum. Para penerima/penikmat uang hasil Korupsi itu juga harus diseret. Jadi jangan ada istilah tebang pilih, pandang bulu dan sebagainya, hal ini akan berpengaruh kepada pandangan publik terhadap kinerja dan citra Aparat penegak hukum di negeri ini,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah melimpahkan perkara Agus Sulaiman, tersangka korupsi Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar pada Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Tengah ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh, Rabu, 21 Februari 2024.

Berita Terkait

Skandal Bantuan Disabilitas Guncang Agara: Kursi Roda Diduga Jadi Alat Korupsi, Dana Rp 1,3 Miliar untuk Kaum Rentan Menguap!
Dugaan Pengurangan Volume pada Proyek Bronjong Rp6,9 Miliar di Aceh Tenggara Kian Menguat
Oknum Kepala Desa di Aceh Tenggara Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 476 Juta
Dispora Aceh Tenggara Diduga Gelapkan Anggaran 2024, Kegiatan Minim dan Realisasi Keuangan Buram
Pembangunan SPAL Desa Kute Terutung Kute Tahun Anggaran 2025 Sarat Masalah, TPK Tak Dilibatkan dan Dikerjakan Orang Luar
Kejagung Harus Telisik Diduga Ada Peran HR dan MRC Untuk Pengadaan Minyak Mentah Pertamina dengan BUMN Irak
Korupsi Korporasi Kelapa Sawit Akibatkan Multi Dimensional Impact
Meningkatkan Transparansi Anggaran: AMAK Indonesia Laporkan Dugaan Korupsi di Disdikbud Tasikmalaya

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 17:54 WIB

DPC LSM Trinusa Lamsel Desak Kejari Usut Dugaan Korupsi Dana BOS SDN Pamulihan

Jumat, 17 April 2026 - 17:24 WIB

LSM TRINUSA DPC Lampung Selatan Soroti Pengelolaan BOS SMK Nurul Huda, Ferdy Saputra: Kami Kantongi Bukti, Segera Laporkan ke APH

Selasa, 7 April 2026 - 17:27 WIB

LSM Trinusa DPD Provinsi Lampung Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-42 untuk IPDA Akhmad Tarmizi Setiawan, S.H., M.H.

Kamis, 2 April 2026 - 14:08 WIB

LSM JATI Minta Transparansi Pengelolaan Anggaran di BPKAD Lampung Selatan, Soroti Realisasi APBD 2025 dan LHKPN Kepala BPKAD

Rabu, 1 April 2026 - 17:39 WIB

LKPj 2025 Disampaikan, Pemkab Lamsel Catat Realisasi Pendapatan 97 Persen di Tengah Tekanan Ekonomi

Senin, 30 Maret 2026 - 07:33 WIB

Pemkab Lampung Selatan Tegaskan Tak Ada PHK Massal PPPK

Sabtu, 21 Maret 2026 - 19:02 WIB

Dagangan Ludes Diborong dan Dibagikan Gratis, Halalbihalal di Lamban Rakyat Berkahnya UMKM

Minggu, 15 Maret 2026 - 04:38 WIB

Pemprov Lampung Kembangkan Pelabuhan Ketapang untuk Dongkrak PAD

Berita Terbaru

ACEH TENGGARA

Jumat Berkah, Polres Aceh Tenggara Tebar Kepedulian untuk Sesama

Jumat, 17 Apr 2026 - 18:53 WIB