KUTACANE | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak yang akan digelar pada tahun 2026. Sebanyak 116 desa di wilayah ini dijadwalkan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut, yang diproyeksikan berlangsung pada bulan Mei. Persiapan ini menjadi perhatian serius Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Tenggara, mengingat skala pelaksanaan yang cukup besar dan potensi dinamika yang menyertainya.
Langkah awal dilakukan melalui undangan resmi DPMK yang melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari pemerintah daerah, Inspektorat, tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten I Sekretariat Daerah, Forum Camat, Bagian Hukum, hingga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Pertemuan lintas sektor ini menjadi ruang koordinasi awal untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kepala DPMK Aceh Tenggara, Zahrul Akmal, menegaskan bahwa pihaknya kini fokus pada kesiapan regulasi dan teknis di lapangan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh proses Pilkades serentak dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, Pilkades bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa yang harus dijaga bersama agar tetap aman dan damai. Zahrul juga mengingatkan bahwa pengawasan menjadi aspek penting, mengingat jumlah desa yang akan menggelar Pilkades serentak tahun ini cukup besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan penuh juga datang dari Forum Camat Aceh Tenggara. Ketua Forum Camat, Ardian Busra, menyatakan kesiapan pihak kecamatan untuk mengawal seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Ia menegaskan bahwa kecamatan akan berperan aktif dalam memastikan proses berjalan tertib dan kondusif. Ardian juga menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antara panitia desa, pemerintah kecamatan, serta unsur keamanan guna mencegah potensi konflik yang kerap muncul dalam kontestasi politik di tingkat lokal. Sinergi antar pihak, menurutnya, menjadi kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkades serentak di Aceh Tenggara.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APDESI, Supardi, menyampaikan komitmen organisasi untuk mendukung penuh pelaksanaan Pilkades agar berjalan lancar dan demokratis. Ia berharap proses pemilihan kepala desa tahun ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin desa yang berkualitas, berintegritas, serta mampu mendorong kemajuan pembangunan di masing-masing desa. Pemerintah daerah pun menaruh harapan besar agar Pilkades serentak tahun 2026 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dan partisipatif.
Pelaksanaan Pilkades serentak di Aceh Tenggara bukan tanpa tantangan. Jumlah desa yang cukup banyak menuntut kesiapan ekstra, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun pengawasan. Potensi gesekan di tingkat akar rumput juga menjadi perhatian, mengingat Pilkades kerap memunculkan rivalitas yang tajam di antara warga desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi, agar setiap tahapan berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Dampak dari persiapan matang ini diharapkan tidak hanya terasa pada kelancaran pelaksanaan Pilkades, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan desa ke depan. Kepala desa yang terpilih diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan, menjaga harmoni sosial, serta membawa perubahan positif bagi masyarakat desa. Pilkades serentak tahun 2026 di Aceh Tenggara diharapkan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi desa yang baik, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.
Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Aceh Tenggara menatap Pilkades serentak sebagai momentum penting untuk memperkuat pondasi pemerintahan desa. Seluruh pihak diharapkan dapat menjaga kondusivitas, mengedepankan musyawarah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga Pilkades tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga ruang pembelajaran bersama dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.
Laporan : Salihan Beruh
