Rokan Hilir –WaspadaIndonesia.com Dugaan penyelewengan ratusan ton benih padi bantuan Program Intensifikasi Pertanaman (IP200) dalam kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) mulai menjadi sorotan di Kabupaten Rokan Hilir. Bantuan benih yang berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan kepada petani melalui Brigade Pangan (BP) sejak sekitar April 2026 diduga tidak seluruhnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Berdasarkan pantauan tim media hingga pertengahan Juli 2026, sebagian besar petani di sejumlah wilayah Oplah justru enggan melaksanakan musim tanam IP200 atau “balik damen”. Kondisi tersebut diduga dipicu trauma akibat gagal panen pada musim tanam sebelumnya yang disebut-sebut terjadi karena kekurangan pasokan air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, dalam program Oplah pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti normalisasi sungai, pembangunan embung atau waduk, saluran irigasi, hingga box culvert guna memenuhi kebutuhan air persawahan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sejumlah infrastruktur tersebut dinilai belum berfungsi secara optimal sehingga belum mampu menjamin ketersediaan air bagi lahan persawahan.
Dari hasil penelusuran di beberapa lokasi, luas areal yang benar-benar ditanami dalam program IP200 diperkirakan tidak lebih dari sekitar 20 persen dari total areal persawahan Oplah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan benih bantuan yang sebelumnya telah disalurkan dalam jumlah besar.
Di sejumlah gudang Brigade Pangan, stok benih padi yang tersisa terlihat sangat sedikit. Perbedaan antara jumlah benih yang disalurkan dengan luas lahan yang benar-benar ditanami dinilai tidak sebanding sehingga memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pendistribusian maupun pemanfaatan benih tersebut.
Salah satu temuan berada di Brigade Pangan Sriwijaya, Kepenghuluan Sungai Panji-panji, Kecamatan Kubu Babussalam. Dari alokasi sekitar 12,5 ton benih padi, pada Kamis (16/7/2026) tim media mendapati hanya sedikit benih yang masih tersimpan di gudang milik Sutris sehingga kondisi gudang tampak longgar. Tim media juga melihat benih puluhan goni berada di sebuah penggilingan padi, tersusun dengan padi lainnya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai keberadaan benih tersebut di penggilingan padi, Sutris tidak memberikan tanggapan meskipun pesan telah terbaca. Panggilan telepon yang dilakukan tim media juga tidak direspons.
Temuan serupa disebut terjadi di gudang Brigade Pangan lainnya, di mana stok benih yang tersisa juga relatif sedikit. Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar petani tidak melaksanakan IP200. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai ke mana benih bantuan tersebut disalurkan.
Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap distribusi benih bantuan yang jumlahnya mencapai ratusan ton. Dugaan adanya permainan antara oknum Brigade Pangan dan pihak lain pun mulai mencuat, meski hal tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Dikonfirmasi pada Sabtu (18/7/2026), Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Imron, membenarkan bahwa partisipasi petani dalam program IP200 masih rendah.
«”Sampai saat ini masih dalam proses penanaman IP200, Bang. Memang banyak yang tidak ikut IP200,” ujar Imron melalui sambungan telepon.»
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir belum berhasil dimintai konfirmasi. Tim media telah beberapa kali mendatangi kantor DKPP, namun tidak pernah berhasil menemui Kepala Dinas. Upaya konfirmasi melalui jalur komunikasi lainnya juga belum memperoleh tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Wakil Ketua DPD KPK INDEPENDEN ROHIL Bapak SUPARTO juga petani dengan tegas akan Melaporkan hal ini supaya diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum dan instansi pengawas.
“Bantuan Oplah adalah program mulia Bapak Presiden Prabowo, jangan laporan diatas kertas beres, tapi petani menderita tidak menerima hak bantuan, akan segera kami laporkan para oknum yang bermain” ujarnya di Sungai Panji panji, Kubu(Kamis,16 Juni 2026).
Transparansi terhadap data penerima, jumlah benih yang telah disalurkan, serta realisasi luas tanam menjadi penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh petani sesuai tujuan program serta mencegah potensi kerugian negara.(RM)
