Rokan Hilir – WaspadaIndonesia.con
Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Cicik Mawardi Athar, AP., M.Si., menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai berbagai program strategis sektor pertanian yang bersumber dari pemerintah pusat belum berjalan optimal dan dinilai jauh dari harapan masyarakat petani alias amburadul.
Sorotan tersebut mengemuka menyusul pelaksanaan program cetak sawah, optimalisasi lahan rawa (Oplah), hingga percepatan indeks pertanaman (IP) 200 yang dinilai tidak mencapai target. Sejumlah petani mengaku enggan mengikuti program IP200 karena trauma mengalami gagal panen pada musim tanam sebelumnya. Akibatnya, hanya sebagian kecil petani di sejumlah wilayah Rokan Hilir yang kembali menanam padi pada musim tanam kedua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, bantuan benih padi yang dikabarkan mencapai ratusan ton dan disalurkan pemerintah pusat melalui Brigade Pangan (BP) sekitar April disebut tidak seluruhnya tersalurkan kepada petani, karena rendahnya minat petani mengikuti program IP200. Namun digudang penyimpanan benih padi tampak tinggal sedikit. Diduga diselewengkan oknum tertentu.
Tak hanya itu, masyarakat juga mempertanyakan efektivitas penyaluran bantuan program Oplah berupa benih, pengolahan lahan, pestisida, dan pupuk. Mereka menduga terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan di lapangan sehingga manfaat program belum dirasakan secara maksimal oleh petani. Dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum, karena telah menghabiskan anggaran pusat ratusan miliar.
Di sisi lain, kalangan awak media juga mengeluhkan sulitnya memperoleh konfirmasi dari jajaran DKPP Rokan Hilir. Menurut mereka, Kepala Dinas maupun sejumlah pejabat teknis seperti kepala bidang dan kepala seksi dinilai jarang dapat ditemui di kantor maupun dihubungi melalui telepon seluler, sehingga menyulitkan pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Padahal, sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan program pertanian, DKPP memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, pendampingan, serta memastikan program pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi petani.
Sejumlah petani berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DKPP agar berbagai program strategis di bidang pertanian tidak kembali mengalami kendala. Mereka menginginkan pergantian Kepala DKPP agar pengelolaan sektor pertanian dipimpin oleh figur yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pertanian sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta mengembalikan kepercayaan petani terhadap program pemerintah.
Hingga berita ini ditulis, pihak DKPP Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas maupun pejabat terkait guna memperoleh penjelasan dan hak jawab atas berbagai penilaian serta dugaan yang berkembang di masyarakat.(rm)
