BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meminta perhatian serius dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap kebutuhan logistik dan alat berat di wilayahnya. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, SE, MM dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana se-Aceh yang digelar di Banda Aceh, Selasa (28/10/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, itu turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota di Aceh, serta pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dalam forum tersebut, Bupati Salim Fakhry memaparkan kondisi geografis Kabupaten Aceh Tenggara yang dinilai memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, terutama banjir bandang dan tanah longsor. Struktur wilayah perbukitan dan keberadaan sungai-sungai besar, menurutnya, menjadikan kawasan tersebut sangat rentan terdampak bencana, khususnya saat curah hujan tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mencatat, setiap tahun ada potensi bencana alam yang mengganggu kehidupan masyarakat. Penanganan darurat di sejumlah titik yang sulit diakses membutuhkan dukungan logistik yang kuat dan alat berat yang memadai,” ujar Fakhry.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa berjalan optimal tanpa kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung. Terlebih lagi, beberapa wilayah terdampak kerap kali berada jauh dari pusat kota atau memiliki akses jalan terbatas yang memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan.
“Kita ingin merespons setiap kejadian dengan cepat dan tepat. Karena itu, kami sangat berharap BNPB dapat memperkuat dukungan logistik, termasuk tambahan alat berat yang siaga di lapangan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Tenggara juga menyerahkan dokumen proposal rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kepala BNPB. Dokumen tersebut berisi usulan percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana seperti jembatan, jalan desa, serta fasilitas umum lain yang rusak akibat longsor dan banjir bandang di sejumlah kecamatan.
“Harapan kami, proses rehabilitasi pasca bencana dapat segera terlaksana. Semakin cepat perbaikan dilakukan, semakin cepat pula masyarakat bisa kembali pulih,” kata Fakhry.
Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus aktif memperkuat mitigasi bencana melalui edukasi kepada masyarakat, pelatihan simulasi, serta peningkatan koordinasi antara BPBD dan jajaran TNI/Polri di tingkat lokal. Menurutnya, kesiapan masyarakat dan kolaborasi antarsektor merupakan kunci utama dalam mewujudkan tanggap darurat yang efektif.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut baik masukan dan usulan dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa BNPB memiliki komitmen tinggi untuk memberikan dukungan maksimal kepada daerah-daerah yang berada di zona rawan bencana, termasuk Aceh Tenggara.
“Kami akan mencermati apa yang menjadi kebutuhan daerah. Dalam waktu dekat, BNPB akan meninjau langsung kondisi Aceh Tenggara untuk memastikan langkah-langkah dukungan yang dapat kami berikan,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, BNPB terus mendorong pendekatan penanggulangan bencana yang berbasis risiko dengan memperhatikan kondisi geografis, kapasitas daerah, serta keberadaan infrastruktur pendukung. Menurutnya, efektivitas penanganan bencana sangat ditentukan oleh kekuatan sinergi antara pusat dan daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis dalam penyusunan langkah-langkah terpadu menghadapi ancaman bencana yang masih menjadi tantangan besar di sebagian besar wilayah Aceh. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menyikapi persoalan kebencanaan secara menyeluruh.
