“Jatah Proyek Ketok Palu” di Kota Metro: Ironi Kebenaran yang Dianggap Asing, Walikota Diduga Gagal Jaga Integritas Sistem
KOTA METRO – Praktik “jatah proyek ketok palu” dalam pengesahan anggaran daerah diduga telah menjadi rahasia umum dan kebiasaan buruk yang mentradisi. Situasi ini menciptakan dilema moral di mana tindakan ilegal seolah-olah dibenarkan oleh kelaziman, sementara suara yang menyuarakan kebenaran justru terasingkan.
Menanggapi isu panas ini, Ketua Pemuda Pemudi Kota Metro, Hendra Apriyanes, yang dikenal sebagai penggiat isu sosial dan politik, angkat bicara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab kerusakan sistemik ini berada di kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif.
Menurut Anes, sapaan akrabnya, Walikota atau jajarannya seringkali terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam “jatah ketok palu” melalui Badan Anggaran (Banggar), fraksi, komisi, dan unsur pimpinan DPRD. Proyek-proyek tersebut disalahgunakan melalui skema “proyek aspirasi”
Temuan Mencolok di Lapangan
Berdasarkan temuan di lapangan, Anes mengungkapkan adanya rangkaian afiliasi yang menguatkan dugaan monopoli proyek. Pihak swasta pelaksana proyek diduga memiliki benang merah dengan oknum dewan pengendali.
“Ada contoh yang sangat mencolok dalam gelaran proyek Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang menunjukkan adanya pengkondisian atau monopoli dalam penunjukan langsung,” ujar Anes.
Ia membeberkan, beberapa nama perusahaan terafiliasi dengan pihak tertentu, bahkan ada yang disinyalir melampaui batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) namun tetap ditunjuk untuk mengerjakan hingga lima pekerjaan sekaligus.
Temuan ini diperkuat oleh adanya rekaman suara dari narasumber “lingkar dalam” yang secara tidak langsung membenarkan keterlibatan oknum yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas (DPRD), namun kenyataannya bertindak ganda sebagai pelaksana proyek yang diusulkannya sendiri.
Alat Transaksi Politik Tersembunyi
Sejumlah temuan yang berbeda mengindikasikan fakta transaksi politik dalam proses pengesahan anggaran. Praktik ini disebut Anes sebagai penyalahgunaan kekuasaan tersembunyi di ruang tertutup, yang kemudian “dicuci” seolah-olah sah melalui mekanisme kekuasaan formal.
“Ini menjadi alat transaksi politik yang menguntungkan segelintir elit, merugikan publik, terutama para kontraktor lokal yang lahan pekerjaannya makin sempit dan berkurang,” tegasnya.
Kegagalan Kepemimpinan Walikota
Anes menekankan, keberadaan “jatah proyek ketok palu” adalah cerminan nyata dari kegagalan kepemimpinan seorang walikota. Kegagalan ini bisa bersumber dari ketidaktahuan, ketidaktegasan, atau bahkan keterlibatan langsung pimpinan eksekutif.
“Walikota memegang tanggung jawab tertinggi atas jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah,” kata Anes. Ia harus memastikan pembahasan anggaran berjalan sesuai aturan dan prioritas pembangunan, bukan menjadi ajang negosiasi proyek kotor.
“Tidak nampak dan belum adanya putusan hukum bukan berarti fakta itu tidak ada,” tutup Anes, sembari berharap Walikota dapat mengambil langkah terbaik demi kemaslahatan masyarakat, sejalan dengan citra kesholehan yang dibangunnya.
(Hayat)
