KUTACANE | Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, Mirza Al Mahbubi, meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I segera mengambil langkah konkret terkait penanganan bencana banjir yang kian sering melanda kawasan tersebut. Desakan ini ia sampaikan usai memantau sejumlah titik tanggul sungai yang jebol dan menjadi sumber utama luapan air yang menyebabkan banjir di beberapa kawasan di Aceh Tenggara, pada Selasa (13/10).
Mirza menegaskan bahwa banjir yang terjadi akibat luapan sungai di Aceh Tenggara merupakan tanggung jawab lintas sektoral dan sudah sepatutnya BWS Sumatera I mengambil peran lebih aktif. Menurutnya, peran BWS Sumatera I sangat menentukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana banjir yang sudah beberapa kali melanda daerah tersebut. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa selain tindakan tanggap darurat, BWS juga perlu menyiapkan langkah penanganan jangka panjang yang konstruktif agar permasalahan banjir tidak berulang.
Salah satu bentuk penanganan yang dianggap urgen, sebut Mirza, adalah pembangunan tanggul secara permanen dan pengerukan sungai secara berkala. Ia memaparkan bahwa selama ini banjir kerap melanda akibat jebolnya tanggul sungai yang belum diperkuat secara permanen. Arus sungai yang deras di wilayah Aceh Tenggara, menurutnya, membutuhkan perhatian lebih agar pembangunan tanggul tidak hanya bersifat sementara tapi juga bisa membawa solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mirza menambahkan, sejumlah warga yang menjadi korban banjir juga telah menyampaikan aspirasi kepada DPRK agar pemerintah segera bergerak cepat. Ia menilai kehadiran BWS Sumatera I di tengah masyarakat korban sangat penting, tidak hanya untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak, tapi juga untuk merancang dan mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan bersama pemerintah daerah.
Banjir yang belakangan ini kerap terjadi di Aceh Tenggara diketahui dipicu oleh hujan deras dalam beberapa pekan terakhir, sehingga menyebabkan debit air sungai meluap dan merendam permukiman warga di sejumlah kecamatan. Tanggul sementara yang ada selama ini tidak mampu menahan besarnya arus air, sehingga warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai menjadi kelompok paling rentan terdampak bencana. Selain kerusakan fasilitas umum, banjir juga kerap mengakibatkan kerugian material dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
Mirza menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kabupaten. Ia menilai BWS Sumatera I sebagai pihak yang memiliki wewenang teknis terhadap pengelolaan sungai, perlu menjalin koordinasi erat dengan pihak pemerintah daerah agar implementasi kebijakan dan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir bisa berjalan optimal.
Dengan semakin seringnya bencana banjir di Aceh Tenggara, seluruh pihak terkait diharapkan segera berkoordinasi untuk merumuskan langkah strategis yang efektif dan tidak bersifat sementara. Hal ini menurut Mirza sangat penting mengingat bencana banjir bukan hanya mengancam keselamatan jiwa dan ekonomi warga setempat melainkan juga berpengaruh pada keberlangsungan pembangunan di Aceh Tenggara ke depan.
Laporan : Salihan Beruh
