KUTACANE | Gerakan Mahasiswa Pemuda Bersatu (GMPB) Peduli Bencana Hidrometeorologi kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Aceh Tenggara. Aksi yang berlangsung pada awal Januari ini merupakan lanjutan dari penyampaian aspirasi yang sebelumnya telah dilakukan pada 24 September 2025 lalu. Mahasiswa dan pemuda yang terlibat menilai tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintah daerah atas tuntutan mereka, sehingga turun kembali ke jalan melalui demonstrasi jilid dua.
Massa aksi terdiri dari berbagai elemen organisasi mahasiswa dan kepemudaan, antara lain Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) Banda Aceh, IPMAT Medan, IPMAT Jabotabek, Ikatan Keluarga Mahasiswa Rikit Gaib (IKAMARA) Yogyakarta, SAPMA Pemuda Pancasila, Badan Eksekutif Mahasiswa STAI Syamsuddhuha Kutacane, Universitas Gunung Leuser (UGL), FKIP UGL, serta organisasi HMI Cabang Kutacane dan IMM Kutacane.
Penanggung jawab aksi, Sabaruddin, menyampaikan bahwa GMPB telah menyampaikan berbagai persoalan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada aksi sebelumnya, termasuk permintaan evaluasi kinerja penanggulangan bencana hidrometeorologi. Ia mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah berjanji akan menggelar rapat evaluasi pada 29 Desember 2025, namun rapat tersebut tak kunjung terealisasi hingga akhirnya mereka kembali melakukan aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah aksi pertama, salah satu koordinator demonstrasi, Hamas Muda, sempat mengkritik kebijakan pemerintah daerah melalui media sosial. Namun setelah itu, muncul dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai utusan Bupati kepada keluarga Hamas Muda. Sikap ini mendapat kecaman dari para peserta aksi. Menurut Sabaruddin, alih-alih merespons kritik secara terbuka dan dewasa, Bupati Aceh Tenggara justru menyampaikan pidato pada apel gabungan pada 5 Januari 2026 yang menyudutkan salah satu organisasi mahasiswa, yakni IPMAT Banda Aceh, dengan menuduh mereka sebagai pihak yang memprovokasi suasana saat daerah tengah dilanda bencana.
Sabaruddin menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk antikritik yang tak sejalan dengan prinsip demokrasi. Ia meminta agar Bupati mencabut tuduhan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada IPMAT Banda Aceh serta kepada keluarga Hamas Muda atas dugaan bentuk intimidasi yang terjadi. Ia juga menekankan agar pejabat publik tidak menjadikan tim sukses politik sebagai alat dalam menghadapi kritik masyarakat sipil.
Dalam seruan aksinya, GMPB meminta Pemkab Aceh Tenggara untuk mengevaluasi ulang penanganan bencana banjir, termasuk melakukan verifikasi data korban secara menyeluruh agar tidak ada masyarakat yang terabaikan dari pendataan maupun penerimaan bantuan. Mereka juga mendesak Aparat Penegak Hukum dan Kejaksaan setempat untuk menyelidiki dugaan penyelewengan bantuan bencana yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Aceh Tenggara.
Selain itu, mahasiswa dan pemuda meminta Bupati dan DPRK Aceh Tenggara untuk mengutamakan keberpihakan kepada korban bencana dan melakukan pemulihan secara adil dan bijaksana. Salah satu tuntutan utama mereka adalah evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Pelaksana BPBD serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel.
Saat ingin menyampaikan tuntutan secara langsung, massa menolak perwakilan Pemerintah Kabupaten, yakni Sekretaris Daerah Yusrizal, untuk berdialog dengan mereka. Massa menyatakan bahwa mereka hanya ingin menyampaikan tuntutan langsung kepada Bupati Aceh Tenggara. Yusrizal menjelaskan bahwa Bupati sedang berada di Jakarta untuk menghadiri undangan dari Kementerian Dalam Negeri terkait rapat koordinasi nasional. Ia turut menunjukkan surat undangan resmi kepada massa aksi sebagai bukti keberangkatan dinas.
Kendati demikian, massa tetap menyayangkan absennya kepala daerah dalam merespons aspirasi yang disampaikan langsung oleh warganya, terutama di tengah kondisi daerah yang masih dalam pemulihan pascabencana. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada jawaban konkret dari pemerintah daerah, termasuk terkait penyelidikan dugaan penyimpangan bantuan dan penyikapan atas bentuk-bentuk intimidasi yang terjadi pasca aksi pertama.
Aksi GMPB ini menambah deretan suara publik yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepekaan sosial pemerintah dalam menangani dampak dari bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Para demonstran menyatakan bahwa perjuangan mereka bukan semata soal politik, melainkan soal keadilan dan kemanusiaan bagi warga yang terdampak bencana.
Laporan : Salihan Beruh
